Kurikulum Pukul Rata, Mau Sampai Kapan Dipertahankan?

Carut marut dunia pendidikan tanah air begitu runyam dan kompleks. Problem di dunia pendidikan dalam negeri dirasa sangat kronis. Problem utama adalah fundamen kurikulum yang diterapkan. Sejak Indonesia merdeka hingga usia republik ini 73 tahun tercatat sudah  11 kali bergonta-ganti kurikulum.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemendikbud.go.id kurikulum yang pernah dipakai di Indonesia diantaranya Rentjana Pendidikan 1947, Rentjana Pelajaran Terurai 1952, Rentjana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2015.

Sayangnya sejumlah perubahan tersebut belum mampu menyentuh kebutuhan dasar manusia akan pendidikan yang ideal. Titik beratnya adalah pada kegagalan pemerintah menemukan apa yang terbaik bagi karakter pendidikan bangsa secara khusus. Kalau mau flashback, mari merenungi kembali konsep pendidikan Indonesia yang sangat akomodatif terhadap ideologi dan kepentingan barat.

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa inggris curriculum yang berarti rencana pelajaran (Echolz:1984). Dalam kamus Webster’s tahun 1857, lebih jelas kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah. Sedemikian dangkalnya landasan berpikir dari istilah kurikulum yang kita anut mutlak sekarang. Mandeg hanya untuk tujuan menamatkan sekolah. Bukan untuk menjawab kebutuhan kehidupan.

Goal utama dari pendidikan adalah keseimbangan anatara moral dan pengetahuan. Seperti yang disinggung oleh Albert Einstein, pengetahuan tanpa moral adalah buta dan moral tanpa pengetahuan adalah pincang. Dua kutub tersebut memanglah harus saling melengkapi. Sayangnya model pendidikan di Indonesia terasa berat sebelah. Yang dinamakan prestasi pendidikan bukanlah soal mencetak orang pintar saja. Namun juga orang baik.

Lebih jauh, pemerintah dan para stakeholder di dunia pendidikan tidak belajar sejarah kelam zaman kolonial. Pada awalnya Indonesia punya software pendidikan yang sangat mendekati kejernihan pola berpikir. Yaitu model pendidikan Taman Siswa Ki Hadjar Dewantoro yang sanggup membawa perbaikan mutu pendidikan bangsa.

Namun, Belanda yang tidak menyukai kemajuan tersebut segera memunculkan sistem pendidikan tandingan untuk membendung Taman Siswa. Suatu model pendidikan yang berangkat dari Teori Taksonomi yang membagi goal pendidikan hanya dipandang dari tiga komponen utama, kognitif (intelektual), afektif (perilaku) dan psikomotorik (keterampilan). Celakanya komponen kognitif yang sengaja ditonjolkan agar rakyat indonesia patuh pada penjajah. Warisan kelam sistem pendidikan itulah yang justru sampai saat ini diaplikasikan Indonesia.

Akibatnya jelas, saat ini model belajar murid di Indonesia paling dinomorsatukan adalah sisi kognitif. Ada upaya pemaksaan standar yang begitu absurd. Seringkali murid mengalami pukul rata perbedaan minat bakat dan kecenderungannya masing-masing. Berjuta siswa di Indonesia mau tidak mau harus mendapat perlakuan yang sama. Semua siswa diseragamkan, distandarisasi yang pangkalnya adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dan lapangan pekerjaan.

Anak dituntut harus bisa menguasai mata pelajaran wajib seperti bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa inggris tanpa ada upaya sekolah mencari dan menemukan apa sejatinya yang terbaik dari kemampuan anak.Tidak adanya model pendidikan dengan pendekatan ontetitas di kurikulum Indonesia mengakibatkan murid merasa kebingungan mencari apa yang sejatinya dia minati dan kuasai. Tak jarang banyak lulusan SMA yang asal memilih program studi kuliah. Dan anehnya, yang menjadi alasan adalah jurusan ini apa bikin hidup saya enak di kemudian hari.

Titik berat pendidikan yang terpusat hanya pada sisi kognitif, intelektualitas, pengetahuan memunculkan problem krusial. Yaitu, penilaian murid dengan sistem score. Sayangnya, kumpulan angka di rapor siswa bermuara pada feodalisme di dunia pendidikan bangsa. Ada tingkat, strata, labeling yang sangat kuat mengacu pada penguasaan kognisi anak. Dalam artian ada sistem kompetisi, ada unsur menang kalah yang sangat kental.

Akibatnya, sangat banyak ditemukan siswa yang mendapat label bodoh, kurang pintar, dan tidak cerdas entah dari pendidik, orang tua, atau muncul dari diri siswa sendiri bila ada nilai mata pelajaran tertentu yang jelek. Contoh lain lagi adalah saat penjurusan di tahap SMA. Lazim ada penilaian bahwa anak yang tidak masuk jurusan ilmu alam dan masuk ke ilmu sosial adalah siswa yang bodoh, bengal dan gagal. Padahal bodoh tidak sedangkal itu maknanya. Ikan pasti akan sangat bodoh bila disuruh berjalan di darat, tapi ikan sangat pintar berenang. Bila siswa tidak pintar di sains bukan berarti bodoh. Metode pukul rata seperti itulah yang perlu di garis merah dalam dunia pendidikan.

Lantas, sisi penting dari kehidupan seperti nilai kebaikan, moral dan perilaku apa tidak pernah disinggung dalam model pendidikan kita? Jawabannya adalah pernah, namun bukan dianggap sebagai faktor yang utama. Kebaikan tidak ada ruang kelasnya. Moral tidak ada mata pelajarannya. Kejujuran tidak ada kurikulumnya. Kebaikan bukanlah sesuatu yang primer. Demi citra mutu pendidikan sekolah, kabupaten kota dan provinsi, tidak jadi soal saat ujian nasional semua elemen pendidikan berlaku tidak jujur asal nilai bagus. Seratus persen lulus. Tidak mencoreng nama baik kepala dinas.

Solusi Dari Bapak Pendidkan

Bukannya tidak ada pahlawan pendidikan di Indonesia. Terkenal dengan wejangan Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karso, tut wuri handayani atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat di belakang memberikan dorongan. Tokoh masyhur itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara yang diberi gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Sayangnya definisi itu berhenti hanya sebatas gelar.

Malah, konsep kurikulum pendidikannya sudah diterapkan di Finlandia, negara dengan mutu pendidikan paling maju di dunia. Entah secara sengaja atau tidak, beberapa konsep jelas diimplementasikan negara di kawasan Skandinavia tersebut.

Misalnya saja dalam hal penamaan sekolah, di Finlandia sekolah disebut dengan istilah taman. Fungsi taman utamanya bukan untuk tujuan formal. Disana anak-anak belum menginjak sekolah formal bila belum genap usia 7 tahun. Dibawah umur tersebut adalah masa anak bermain. Dalam kacamata pendidikan Finlandia anak bisa belajar dan mengembangkan diri dengan metode bermain.

Persis dengan konsep pendidikan Ki Hadjar yang menyebut penamaan sekolah dengan istilah Taman Siswa. Lebih jauh Ki Hadjar juga merumuskan bahwa bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani (Mimbar Indonesia 1948).

Saking santainya sampai-sampai jam sekolah di Finlandia baru dimulai pada pukul 09.00 dan pulang pada pukul 14.00. Dalam sehari pelajar mendapat waktu istirahat selama 75 menit. Selanjutnya ada istirahat 15 menit setiap pergantian mata pelajaran. Murid juga tidak pernah dibebani dengan PR yang berat.

Pendidikan disana juga tidak memakai ujian nasional sebagai syarat kelulusan sekolah. Tidaka ada tes wajib bagi murid hingga usia 17-19 tahun. Yang menentukan kelulusan adalah pendidik. Penilaian guru bukan untuk menentukan kelulusan atau naik kelas. Tapi, dipakai sebagai bahan informasi untuk meningkatan proses pembelajaran murid.

Selanjutnya, di Finlandia tidak mengenal kompetisi dan sistem peringkat. Yang ditekankan adalah bagaimana mengenali potensi anak didik. Sehingga tidak banyak tekanan dan tuntutan untuk menjadi siswa pintar, sekolah terbaik, sekolah favorit, sekolah teladan atau guru terbaik. Hal itu sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang mengemukakan bahwa, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik, tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya (Buku Keluarga). Ada pula, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi (Pusara, 1940).

Majunya mutu pendidikan di Finlandia jug tidak lepas dari campur tangan negara. Semua dana pendidkan dijamin penuh oleh negara. Sekolah disana disubsidi penuh. Tidak hanya itu layanan penunjang yang remeh pun diperhatikan seperti makan siang, layanan kesehatan, angkutan siswa semuanya gratis dinikmati.

Saat ini Finlandia menempati urutan pertama dari polling penilaian mutu pendidikan berdasarkan NJ MED. Hasil polling disusun dari bermacam sumber data. Penilaian ini mengurutkan sistem pendidikan 209 negara untuk memperlihatkan bagaimana negara-negara menyiapkan generasi muda mereka untuk sistem ekonomi abad ke-21 yang berbasis pengetahuan dan global. 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia versi NJ MED 2017 adalah Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Denmark dan Russia.

Fasilitas pendidikannya merata. Berkat itu tidak ada perlakuan dikotomis yang membedakan adanya sekolah untuk orang kaya atau miskin karena semuanya memilikistandar mutu yang sama. Finlandia membuka kesempatan yang luas bagi rakyatnya untuk menikmati layanan pendidikan secara berkualitas dan sama rata.

Kalau ditelisik lagi, itu malah prinsip yang sudah Ki Hadjar Dewantara utarakan sejak zaman kemerdekaan. Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup, kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya (Pusara, 1940).

Beberapa prinsip dan rumusan penting siste pendidikan yang pernah dibuat oleh bapak pendidikan kita sepertinya hanya sebatas angin lalu. Nyatanya, itu semua sama sekali tidak dipraktikkan oleh Indonesia. Melihat begitu besar lompatan kualitas pendidikan Finlandia, sekarang terserah kita. Mau sampai kapan kurikulum pukul rata ini dipertahankan? Mau bertahan dalam kegelapan atau bangkit menyongsong cahaya?

Rangking Pendidikan

Berdasarkan hasil penilaian data dari Programme for International Student Assesement (PISA) 2015 Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari total 72 negara peserta penilaian. Apa yang didnilai PISA adalah lebih kepada kemampuan dan pengetahuan di bidang ilmu alam, membca dan matematika yang menurut mereka adalah modal untuk berpartisipasi di dalam dunia modern.Sedangkan lima negara di peringkat teratas PISA 2015 berurutan yaitu Singapura, Jepang, Estonia, Taipei, dan Finlandia.

Dari survey tersebut masih ada hal yang patut diabanggakan. Yaitu Indonesia peringkat keempat dari 69 negara yang diurutkan oleh PISA dalam hal menginvestasikan sumber daya. Pendidikan mendominasi pengeluaran sosial Indonesia dan 20 persen anggaran Indonesia dialokasikan di bidang pendidikan. Namun, ini bukan berarti semua sekolah di Indonesia memiliki semua yang mereka butuhkan karena sekolah di beberapa daerah masih belum difasilitasi dengan memadai.

Sayangnya yang menjadi PR adalah pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berdasarkan riset PISA, belum mampu menyiapkan murid dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis sebagaimana seorang ilmuwan perlukan. Sistem pendidikan juga belum mampu menginspirasi murid untuk bercita-cita menjadi peneliti dalam bidang apapun. Padahal, tanpa murid yang kemampuan menelitinya bagus, universitas di Indonesia tidak akan bisa memperluas dan memperkuat program riset mereka dan meningkatkan posisi mereka di dunia internasional.

Akibatnya, bidang swasta akan kesulitan berkompetisi secara internasional dalam penciptaan pengetahuan sehingga akan lebih sulit bagi Indonesia untuk bertransisi ke sistem ekonomi berbasis pengetahuan. Sedikitnya peneliti dan ilmuwan juga berarti lebih sedikit pengetahuan dan penelitian tersedia untuk membantu pengambil kebijakan membuat keputusan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + nine =