Perlu atau tidak pembayaran PPN untuk penjualan asset perusahaan oleh kurator

0
90

Beberapa waktu yang lalu saya terlibat argument dengan salah seorang teman di sebuah coffee shop di Surabaya. Dia bersikeras bahwa sebagai kurator, dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar PPN atas penjualan barang-barang lelang yng dipercayakan kepadanya.

Dia memandang hal ini berdasarkan undang-undang no.42 tahun 2009 pasal 16D(2) yang dimana ada syarat formil yang tidak terpenuhi, yaitu Pihak yang melakukan penjualan adalah PKP. Sedangkan menurut pendapat dia kurator bukanlah PKP. Sedangkan menurut saya, penjualan aset perusahaan yang awal peruntukannya tidak untuk diperjualbelikan wajib membayar PPN bila pada waktu pembelian aset tersebut PPN nya dapat dikreditkan, termasuk bila penjualannya melalui kurator, karena kurator hanya sebagai perantara penjualan.

Dalam UU Kepailitan dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 5). Artinya, Balai Harta Peninggalan atau kurator lain yang ditunjuk pengadilan, yang akan melaksanakan tugasnya di bawah pengawasan hakim pengawas yang telah ditetapkan pengadilan.

Sedangkan dari perpajakan disebutkan bahwa PPN juga dikenakan atas penjualan aktiva perusahaan. Dalam prakteknya, aset yang semula tidak untuk diperjualbelikan dan dijual oleh perusahaan akan dikenakan PPN seperti yang tercantum dalam pasal 16D UU PPN No. 42 tahun 2009 . Peraturan mengenai PPN terhadap aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan diperbarui melalui UU PPN No. 42 tahun 2009. Undang-undang baru ini mengatur bahwa penyerahan BKP ( Barang Kena Pajak ) berupa mesin, perabotan, peralatan atau BKP lainnya yang semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP dikenakan pajak.

Pengenaan PPN atas aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan berdasarkan pasal 16D UU PPN No. 42 tahun 2009 :

  1. Penyerahan aktiva harus berupa BKP.
  2. Pihak yang melakukan penjualan adalah PKP.
  3. Jika pada saat pembelian tidak membayar PPN karena pembelian dari non PKP atau pembelian terjadi sebelum UU PPN 1984 maka atas penjualan tidak terutang PPN.
  4. Semua penjualan aktiva yang memiliki pajak masukan dikenakan PPN, kecuali penjualan aktiva yang pajak masukannya tidak dikreditkan karena berupa station wagon & sedan (yang bukan merupakan barang dagangan/ disewakan) serta aktiva yang tidak memiliki kegiatan langsung dengan kegiatan usaha.

Mengutip dari online-pajak.com dijelaskan bahwa dalam proses likuiditas perusahaan, aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan yang cukup penting. Pasalnya, keberadaan PPN dan perpajakan lain seperti Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban yang harus diselesaikan sebelum merampungkan proses likuidasi perusahaan.

Dipandang dari objek pajak, mengacu pada Pasal 16D UU No. 42 Tahun 2009 atau UU PPN dan PPnBM, penjualan aset yang tersisa saat likuidasi perusahaan, dikenakan PPN meski keberadaan aset-aset tersebut sejak awal tidak untuk diperjualbelikan.

Pengenaan PPN ini juga diberikan terhadap penjualan/penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aset dan persediaan, yang keberadaannya sejak awal tidak dimaksudkan untuk dijual.

Likuidator yang bertugas dalam proses likuidasi perusahaan tidak boleh membagi harta perusahaan yang dilikuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak. Pasalnya, negara memiliki hak mendahului untuk utang pajak atas harta-harta kepunyaan perusahaan.

Setelah membaca berbagai literatur online dan bertanya sana-sini selama kelas brevet, saya menemukan salah satu pasal di UU Kepailitan No.37 tahun 2004 tentang prosedur lelang yaitu pasal 185 huruf j “Kurator selaku penjual akan menerima hasil penjualan setelah dipotong bea lelang dan PPh (Pajak Penghasilan) dan uang miskin”.

Bila disana disebutkan bahwa menerima hasil penjualan setelah dipotong biaya-biaya dan pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai juga akan dikenakan atas barang lelang kecuali bila:

  • Pada saat pembelian tidak membayar PPN karena pembelian dari non PKP atau pembelian terjadi sebelum UU PPN 1984 maka atas penjualan tidak terutang PPN
  • Penjualan aktiva yang pajak masukannya tidak dikreditkan karena berupa station wagon & sedan (yang bukan merupakan barang dagangan/ disewakan) serta aktiva yang tidak memiliki kegiatan langsung dengan kegiatan usaha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 1 =