Jalan panjang penuh polemik yang mewarnai seleksi pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya usai. Senin (2/9/2019) nama 10 kandidat capim KPK diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan nama-nama tersebut dilakukan oleh ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih sore pukul 15.00 WIB.

Sepuluh nama tersebut antara lain, Alexander Marwata (KPK), Firli Bahuri (polisi), I Nyoman Wara (auditor), Lili Pintauri Siregar (advokat), Nawawi Pangolango (hakim) , Luthfi jayadi (akademisi), Johanes Tanak (jaksa), Roby Arya (PNS), Nurul Ghufron (akademisi) dan Sigit Danang Joyo (PNS).

Mengerucutnya 10 nama tersebut adalah buah kerja dari Pansel Capim KPK yang sebelumnya telah menyeleksi sekitar 104 orang menjadi 20 orang nama kandidat. Kandidat yang telah melaksanakan tes wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019 di ruang serba guna Gedung III Lantai I Kementerian Sekretariat Negara itu diseleksi lagi menjadi hanya 10 nama yang disodorkan ke presiden. Selanjutnya Capim KPK yang lolos akan melakukan uji kompetensi di Komisi III DPR.

Namun, dari 10 nama yang lolos tersebut rupanya tidak serta merta membuat publik puas. Sebab sejumlah nama bermasalah tetap saja lolos hingga sesi akhir seleksi. Seperti sorotan publik pada Irjen Firli Bahuri.

Irjen Firli adalah anggota Polri dan salah satu capim KPK yang disebut-sebut telah melakukan pelanggaran etika saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK. Poinnya terkait pertemuan Firli dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang berstatus terperiksa pada saat kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont.

Irjen Firli berdalih pertemuan tersebut terjadi diluar perencanaan. Saat KPK tengah melakukan penyelesaian persoalan internal terkait pelanggaran kode etik, secara mengejutkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengumumkan penarikan Irjen Firli dari KPK.

Keluarnya Irjen Firli tersebut demi promosi jabatan menjadi Kapolda Sumatera Selatan yang sebelumnya dipegang oleh Irjen Zulkarnaen. Promosi dan rotasi di Polri tersebut otomatis memutus vonis dari hasil pemeriksaan pelanggaran etik oleh internal KPK.

Sosok Irjen Firli juga menyulut protes dari internal pegawai KPK. Muncul petisi berisi protes terkait profesionalitas kedeputian pendidakan. Petisi yang mencuat April 2019 tersebut menyatakan terdapat beberapa persoalan diantaranya hambatan penanganan perkara, tingginya tingkat kebocoran informasi dan perlakuan khusus pada saksi. Di sisi lain juga dirasakan adanya kesulitan dalam proses penggeledahan dan pembiaran dugaan pelanggaran berat.

Selain Irjen Firli, capim lain dari unsur kejaksaan Johanes Tanak juga memicu kontroversi. Pasalnya pada saat uji publik dan tes wawancara dirinya mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang saat ini tengah gencar dilakukan KPK adalah penindakan hukum yang tidak perlu. “Kalau direncanakan untuk ditangkap, itu bukan lagi tangkap tangan. Ini dua kata yang bertentangan,” kata Tanak.

Masukan lain justru dia ungkapkan untuk menggantikan OTT. Dia berandai, bila terpilih sebagai pimpinan KPK nantinya akan memanggil para pihak terperiksa ketika telah menyadap dan menemukan dugaan rencana transaksi.

Dari pemanggilan itu akan dilakukan klarifikasi apa benar pihak terperiksa melakukan transaksi korupsi. Bila benar, para pihak diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan korupsi hingga masa depan. Sehingga apabila terjadi lagi di kemudian hari pihak tersebut bisa divonis dengan hukuman terberat di UU Tipikor. Pandangan tidak berdasar tersebut tentu saja memancing publik untuk berasumsi bahwa Johanes Tanak sedang melemahkan KPK dari dalam dengan cara menentang OTT.

Padahal melalui OTT, sejumlah besar kasus korupsi bisa terbongkar lewat operasi senyap tersebut. Selain itu semua kasus yang berawal dari OTT semuanya sudah terbukti dalam pengadilan dan dinyatakan inkracht. Artinya kasus OTT sudah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun KPK 2018 telah terjadi 30 OTT yang menjaring tersangka sebanyak 121 orang. Berkat OTT, KPK berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 500 miliar. Salah satu aktor korupsi yang paling banyak terjaring KPK adalah dari unsur kejaksaan. Sejak 2008 – 2019 tercatat ada 11 jaksa yang ditangkap lewat OTT KPK. 8 Jaksa diantaranya ditangakap pada era Agus Rahardjo menjabat Ketua KPK.

Operasi tangkap tangan adalah upaya untuk mengkonkretkan hasil penyelidikan. Karenanya pernyataan yang menentang operasi tangkap tangan adalah satu alarm merah bagi capim KPK

Petisi Internal dan Sikap Presiden

Kinerja Pansel Capim KPK yang kurang memuaskan tersebut menyulut petisi berisi penolakan. Tak terkecuali dari internal pegawai KPK sekalipun. Mereka menyuarakan untuk menolak capim yang memiliki rekam jejak bermasalah dan menghambat proses penegakan hukum.

Petisi dibuat sejak kamis 29 Agustus 2019. Dari sekitar 1500 pegawai KPK petisi sudah ditandatangani sekitar 1000 orang pegawai. Sisanya yang belum tanda tangan masih terlibat dinas lapangan. Baik bertugas di luar Jakarta atau luar negeri.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menilai capim yang memiliki rekam jejak bermasalah akan membawa kemunduran pada proses pemberantasan korupsi yang sudah digalakkan KPK sejak 17 tahun silam.

“Kami masih meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mungkin berdiam diri menyaksikan upaya pelemahan KPK,” kata Yudi.

Sayangnya keyakinan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan. Besar kemungkina Jokowi tidak akan mengutak-atik nama yang sudah disodorkan oleh Pansel Capim KPK. Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan 10 nama yang lolos seleksi dipastikan sudah final.

Nama tersebut akan dikirim ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Pansel sendiri adalah kepanjangan tangan dari presiden . Dan presiden pun sudah sejak awal mengikuti proses seleksi mulai dari administrasi, uji kompetensi, psikotes, uji publik dan wawancara. Dengan selesainya proses tersebut maka seleksi dari pihak yang mewakili eksekutif telah usai.

Hal itu menandakan tidak akan ada lagi upaya koreksi capim seperti yang telah didesak oleh internal pegawai, masyarakat, pengamat, dan aktivis antikorupsi yang meminta agar nama capim bermasalah tidak diloloskan oleh presiden ke DPR.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan masih ada waktu bagi Jokowi untuk menimbang ulang 10 nama tersebut. “Waktu 14 hari ini mesti dipakai oleh presiden secara maksimal untuk membaca dan mereview apa yang sudah dilakukan pansel. Dari seluruh tahapan yang dijalankan tersebut presiden bisa melakukan evaluasi,” terangnya.

Belum ada kepastian waktu kapan Presiden Jokowi akan menyerahkan 10 nama yang lolos tersebut ke Komisi III DPR. Nantinya dari 10 nama DPR akan memilih 5 nama pimpinan KPK periode 2019-2023.

K for GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here