Buntut dari BPK RI yang menguak kerugian negara hingga RP 6 T di 4 proyek stategis memasuki babak baru. KPK berminat mendalami kasus itu dan meminta laporan hasil pemeriksaan (LHP) proyek.

“Akan coba kami cek sejauh mana laporan itu ada atau masuk ke KPK. Insyaallah, kalau memang ada dengan data dokumen hasil auditnya, tentu tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menindak-lanjutinya dalam lidik. Ibarat udah disuapin, kitanya tinggal ‘mengunyah’ aja,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango Selasa 7 Januari 2020.

Bila KPK sendiri tidak memiliki LHP 4 proyek itu, KPK akan memintanya ke BPK RI. Dia menyebut langkah itu perlu dengan sinergitas pemberantasan kejahatan tipikor.

“Andai itu misalnya belum ada di KPK, tetapi sudah terangkat ke permukaan seperti ini, tentu saja kami akan memintanya dari teman-teman di BPK. Terlebih itu menjadi subtansi dari MoU diantara BPK dan KPK, saling ‘memberi’,” lanjutnya.

Informasi yang dihimpun sebelumnya, ada dugaan kerugian negara hingga Rp 6 T dari 4 proyek negara. Keterangan itu diungkap oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Keempat proyek itu yakni JICT (Jakarta International Container Terminal), Terminal Peti Kemas Koja, Global Bond, dan Terminal Kalibaru.

“Di 4 LHP tersebut kerugian negaranya mencapai angka sekitar lebih dari Rp 6 triliun,” ucap Agung.

Cikal bakal kasus itu bermula sejak Kamis 10 Maret 2016. Saat itu KPK di bawah pimpinan Agus Rahardjo menerima dokumen kasus dari Pansus Pelindo II. Dokumen yang diterima itu terkait JICT, terminal peti kemas Koja, dan Pelabuhan New Priok (Kalibaru).

Saat itu Agus masih akan mempelajari dokumen tersebut terlebih dahulu. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, Agus mengatakan akan menggabungkannya dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 3 Quay Container Crane (QCC) di tahun 2010 dengan tersangka RJ Lino.

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here