Adanya Aliran Dana Dari Luar Negeri Ke Rekening FPI, Kuasa Hukum HRS: Dicurigai Terus, Kurang Kerjaan (Pemerintah)

0

Adanya Aliran Dana Dari Luar Negeri Ke Rekening FPI, Kuasa Hukum HRS: Dicurigai Terus, Kurang Kerjaan (Pemerintah)Gaekon.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mendeteksi adanya arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening FPI. Namun ia tidak menjelaskan aliran dana tersebut dari siapa, berapa, kapan dan kegunaannya apa.

Kuasa Hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar menegaskan, bahwa temuan PPATK tentang aliran dana dari luar negeri ke rekening FPI itu digunakan untuk aksi kemanusiaan.

“(Itu) Bantuan dana untuk kemanusiaan,” kata Aziz.

Aziz juga mengatakan bahwa transaksi lintas negara tersebut tidak ada kaitannya dengan jaringan teroris seperti yang dituduhkan. Ia menyesalkan sikap PPATK bila nantinya temuan tersebut kembali digoreng untuk mendeskreditkan FPI yang telah resmi dibubarkan.

“Dicurigai terus, kurang kerjaan (pemerintah),” ungkapnya.

Menurut Dian, dalam Peraturan Presiden (Perpres) 18/2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, setiap organisasi yang menerima bantuan berupa uang haruslah mengetahui dari mana uang tersebut berasal.

Dari 89 rekening yang telah diblokir oleh PPATK, paling banyak diblokir yaitu rekening organisasi, baru rekening individu.

Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M Natsir Kongah membeberkan alasan pihaknya menghentikan sementara transaksi dan aktivitas (pemblokiran) rekening FPI beserta afiliasinya.

Hal itu karena kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Untuk diketahui, FPI sendiri saat ini merupakan organisasi masyarakat (ormas) yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah Indonesia.

D For GAEKON