Ahok Buka Suara Soal Kasus Dugaan Korupsi LNG Pertamina

0

Ahok Buka Suara Soal Kasus Dugaan Korupsi LNG PertaminaGaekon.com – Kasus pembelian gas alam cair atau LNG kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait kasus tersebut, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama buka suara.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan semua hasil audit internal perseroan mengenai persoalan tersebut sudah disampaikan kepada jajaran direksi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Bisa (ditanyakan) ke Dirut atau Kementerian BUMN. Semua sudah disampaikan hasilnya,” ujar Ahok.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya telah menaikkan kasus dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di PT Pertamina ke tahap penyidikan. Saat ini kasus tersebut diserahkan ke KPK.

Kejaksaan Agung RI mempersilahkan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan dugaan korupsi pembelian LNG, di PT Pertamina awalnya ditangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Penyelidikan tersebut dimulai sejak 22 Maret 2021 lalu. Saat ini tim penyelidik telah selesai melakukan penyelidikan untuk selanjutnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Namun setelah berkoordinasi dengan KPK, diketahui bahwa penyidik KPK juga tengah melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama. Atas dasar itu, ia mengatakan kasus pun diserahkan ke KPK.

Sementara itu, juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan dan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Koordinasi dilakukan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhan dalam pengumpulan alat bukti.

Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga sebelumnya enggan berkomentar panjang mengenai persoalan itu.

“Tunggu dari Kejaksaan atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kita tunggu saja Kejaksaan,” kata Arya.

Sebelumnya, beredar kabar Pertamina tengah menghadapi gugatan dari perusahaan asal Amerika Serikat, Anadarko Petroleum Corporation, karena dianggap tidak mematuhi komitmen jual beli LNG dari Proyek Mozambique Area 1.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Nicke menyebut tidak ada gugatan apapun karena kontrak jual beli tersebut baru efektif pada 2025.

Ahok menyebut dewan komisaris Pertamina mengetahui masalah tersebut sejak tahun lalu. Pihaknya menjelaskan dewan komisaris tidak mengetahui rencana impor LNG tersebut karena tidak adanya permintaan persetujuan dari direksi perusahaan.

Dilansir dari Bisnis.com, Pertamina dan Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. menandatangani perjanjian jual beli (SPA) pada 13 Februari 2019 untuk pembelian LNG dari Proyek Mozambique Area 1 dengan volume sebesar 1 juta ton per tahun atau sekitar 17 kargo per tahun. Kontrak tersebut selama 20 tahun yang diperkirakan akan dimulai akhir 2024 atau awal 2025.

Rencana Impor LNG Sudah Sejak 2013

Rencana impor LNG tersebut telah dijajaki sejak 2013 dan dilanjutkan dengan penandatanganan head of agreement (HoA) pada 2014 dengan volume 1 juta ton per tahun (MTPA) selama 20 tahun dengan harga delivered ex-ship 13,5 persen dari Japan crude cocktail (JCC).

Pada 2017, kedua pihak mulai melakukan pembicaraan untuk melakukan addendum SPA karena perubahan kondisi pasar.

SPA akhirnya ditandatangani pada 13 Februari 2019. Pertamina kemudian akan mengkaji ulang perjanjian jual beli LNG tersebut lantaran adanya penurunan kebutuhan LNG dalam negeri akibat dampak pandemi Covid-19.

D For GAEKON