AJI Desak Jokowi Tegas Soal Polemik TWK Pegawai KPK

0

AJI Desak Jokowi Tegas Soal Polemik TWK Pegawai KPKGaekon.com – Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesi pada Jumat (3/9) guna mendiskusikan pelanggaran dan siasat penyingkiran pegawai KPK melalui pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Seperti yang dilansir GAEKON dari Jawapos, Dalam pertemuan tersebut, perwakilan KPK nonaktif dan pengurus AJI Indonesia mendiskusikan temuan dua lembaga negara yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM RI yang menyebut ada berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ombudsman menemukan adanya cacat administrasi berlapis, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan TWK, serta penetapan hasil.

Komnas HAM mendapati proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK, diduga kuat merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu.

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan seharusnya tak ada lagi alasan bagi KPK untuk tidak mengangkat 75 pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara.

“Ketika hak asasi manusia disepelekan, hukum direndahkan, dan ketidakadilan didiamkan maka orang-orang patut bicara. Apalagi, mereka yang memiliki otoritas tertinggi,” kata Sasmito.

Komnas HAM juga menyebut ada 11 pelanggaran HAM dalam TWK yakni pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi public, dan hak atas kebebasan berpendapat.

Presiden Jokowi Diminta Mengambil Alih Keputusan KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengambil alih dan mengoreksi keputusan KPK. Menurutnya, Hal ini menjadi kesempatan Jokowi untuk membuktikan sikap konkret dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

AJI memandang, Ombudsman dan Komnas HAM memiliki kewenangan terbatas. Tindak lanjut dari tangan Presiden Jokowi sebagai kepala negara diuji melalui putusan ini.

“Sebagaimana diketahui, di antara pegawai yang disingkirkan itu adalah mereka yang membuka mata bahwa paket bansos dikorupsi. Di antara mereka adalah yang menyingkap proyek KTP digarong, yang menyeret nama-nama politikus dan pejabat. Beberapa di antara mereka juga mengungkap perdagangan perkara di lingkungan peradilan dan, tentu masih banyak lagi yang belum diketahui publik,” ungkap Sasmito.

Maka dari itu AJI mendesak agar Jokowi berpegang teguh pada komitmen awal dan membuktikannya dengan sikap konkret menengahi polemik TWK pegawai KPK.

D For GAEKON