Akses NIK Akan Dikenai Tarif Rp1.000, Ternyata Ini Alasan Pemerintah

0

Akses NIK Akan Dikenai Tarif Rp1.000, Ternyata Ini Alasan PemerintahGaekon.com – Pemerintah akan menarik tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) di database kependudukan.

Melansir dari CNN, hal ini bertujuan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem data kependudukan. Selama ini server data kependudukan belum pernah diperbaiki karena tidak mempunyai anggaran.

Kementerian Dalam Negeri telah empat kali mengajukan anggaran. Namun selalu ditolak oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh perangkat keras server data kependudukan sudah berusia sepuluh tahun dan sudah tidak punya garansi.

“Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih,” jelas Zudan.

Tarif Akses NIK Sudah Disosialisasikan

Sementara itu untuk detail biayanya sedang dirumuskan dalam rancangan Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak (RPP PNBP).

“Sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1.000 per akses NIK,” kata Zudan.

Ia menjelaskan, selama ini biaya akses digratiskan karena pemerintah yang menanggungnya melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Aturan penerapan ini akan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan. Apabila suatu lembaga mengakses unsur data kependudukan lain juga akan dikenakan biaya.

D For GAEKON