Anggaran Toilet Rp 196 Juta, Sekolah Ini Cuma Dapat WC Jongkok

0

Anggaran Toilet Rp 196 Juta, Sekolah Ini Cuma Dapat WC JongkokGaekon.com – Dana pengadaan toilet berbanding terbalik dengan hasil pengerjaan. Pembangunan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menuai sorotan publik. Dari total dana Rp 196 juta sekolah hanya mendapat WC jongkok.

Salah satu sekolah yang mendapat pekerjaan proyek tersebut adalah SDN 04 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Pembangunan sarana kebersihan sudah rampung dikerjakan. Pelaksana proyek adalah CV Cikal Kelapa Mandiri dengan harga kontrak Rp196.848.000. Pekerjaan pembangunan toilet memiliki estimasi 57 hari kerja sejak dimulai pada 26 Oktober 2020.

Adapun letak bangunan toilet ini terpisah dari bangunan utama atau gedung sekolah yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar.

Secara rinci, anggaran ratusan juta itu digunakan untuk pembangunan tiga unit toilet dengan luas bangunan 2,7 x 2,6 meter. Dua toilet dilengkapi dengan kloset jongkok dan satu keran air.

Sementara, satu lainnya hanya diperuntukkan sebagai urinoar atau ruangan khusus untuk buang air kecil (seni). Pintu toilet menggunakan bahan alumunium dengan lapisan kertas tebal mirip kayu atau high pressure laminate (HPL). Terdapat ventilasi di masing-masing toilet.

Di depan bangunan toilet tersedia dua unit wastafel atau sarana cuci tangan dan dua cermin, serta lima keran injak yang berada di sejumlah titik di selasar bangunan toilet. Keran injak sengaja dipilih untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19).

Lebih lanjut, anggaran juga digunakan untuk membuat tiga unit keran air sebagai tempat wudhu, pembangunan tangki air dan septic tank di sisi toilet.

Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, menjelaskan bahwa anggaran hampir Rp200 juta dari APBD Kabupaten Bekasi TA 2020 itu sudah termasuk pajak dan keuntungan bagi kontraktor.

“Pajak itu 12 persen dikurangi dengan ketentuan dari APBD itu kan ada keuntungan kontraktor 10 sampai 15 persen. Kalau dari situ harganya yang total untuk pembangunan itu Rp147 juta kalau tanpa pajak dan lain-lain,” kata Benny dalam keterangan resminya.

Benny mengklaim anggaran Rp196,8 juta sudah sesuai jika dihitung dengan fasilitas penunjang lainnya di luar toilet itu sendiri.

“Nah, harga dari toilet ini kalau dihitung dengan semua komponen, karena kan semua komponen dikerjakan. Kalau misal ini pos jaga yang ruangannya kosong tanpa ada komponen, itu mungkin kalau dibilang kemahalan, iya,” ujar Benny.

Ia menjelaskan pembangunan toilet ini merupakan inisiatif Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Pekerjaan ini, terang dia, juga menindaklanjuti program Kementerian Kesehatan perihal kabupaten/ kota sehat di lingkungan pendidikan.

“Makanya kita membuat toilet-toilet representatif terhadap kesehatan. Di mana ruang toilet harus terpisah dengan ruang aktivitas, di mana juga nuansanya harus sejuk dan kering. Dan bagaimana air itu tersedia,” katanya.

“Makanya kita persediaan air pun ada dua, ada yang di atas ada yang di bawah. Ada ground water tank [tangki pendam], ada menara air,” tutur dia.

Pembangunan 488 toilet di sejumlah institusi pendidikan Kabupaten Bekasi sendiri menelan anggaran Rp98 miliar.

Informasi pembangunan ratusan toilet dengan menggunakan APBD TA 2020 ini sudah masuk ke ‘telinga’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, menyatakan pihaknya meminta masyarakat segera melaporkan dugaan tindak pidana korupsi jika ditemukan penyelewengan anggaran dalam proyek pembangunan ratusan toilet.

“Kami persilakan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peristiwa Tipikor dapat melaporkan kepada KPK melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau call center 198,” ucap Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (16/12).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini memastikan bahwa setiap informasi yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti.

“KPK tentu akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan tersebut, apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau bukan,” pungkasnya.

K For GAEKON