Perayaan pergantian tahun baru 2020 harus dirayakan dengan kesedihan oleh warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Gemerlap kembang api yang harusnya menjadi puncak perayaan, digantikan oleh terjangan banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta sejak Selasa malam, 31 Desember 2019.

Baca juga : Anies Tolak Teknologi Gorong-gorong Raksasa Solusi Banjir

Bencana banjir sudah berkawan akrab dengan Ibu Kota sejak dahulu, baik ketika Jan Pieterszoon Coen menjabat sebagai Gubernur jenderal VOC, hingga sekarang ketika dijabat oleh Anies Baswedan.

Secara geografis, Jakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter diatas permukaan laut (dpl). Sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunugan dengan curah hujan tinggi, dan dilewati oleh 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Hal ini yang kerap kali terlewatkan saat mencari sumber banjir di Jakarta.

Faktor lain penyebab banjir adalah kiriman air dari Bogor dan Depok, yang sering disebut sebagai banjir kiriman. Banyaknya daerah yang beralih fungsi menjadi pemukiman (waduk dan rawa) mengakibatkan penurunan permukaan tanah di Jakarta, seiring dengan banyaknya pembangunan di sana, baik yang ber-IMB ataupun bangunan yang dibangun secara liar tanpa ijin. Ditambah lagi dengan kebiasaan warganya yang sembarangan membuang sampah di jalur aliran air, seperti sungai dan selokan, menjadi faktor-faktor penyebab seringnya Ibu Kota mengalami banjir.

Banjir awal tahun ini disebabkan curah hujan yang ekstrim. Hasil pemantauan BMKG di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, menunjukkan angka 377 milimeter. Angka ini merupakan curah hujan tertinggi yang menerpa Jakarta, dengan rekor sebelumnya ada pada tahun 2007 dengan catatan 340 milimeter per hari.

Kerugian pun sedang dihitung oleh Bappenas. Besarnya kerugian yang timbul juga menjadi perhatian Menkeu Sri Mulyani. Sampai artikel ini ditulis, korban meninggal telah mencapai 30 jiwa lebih, 32 ribu lebih warga menjadi pengungsi dadakan yang berasal dari 8 Kecamatan yang terdampak banjir. Ratusan kendaraan roda empat dan roda dua jua menjadi rusak, entah karena terendam banjir atau karena hanyut terbawa aliran air. Belum lagi kerugian karena lumpuhnya jalur transportasi dan roda perekonomian yang terhambat. Diperkirakan kerugian akan menembus angka 1 Triliun, berkaca pada angka kerugian pada banjir besar sebelumnya di tahun 2007 yang mencapai hampir 10 Triliun rupiah.

Pemerintah pun kelihatan tidak siap untuk menghadapi fenomena tahunan ini. Terbukti dari perbedaan pendapat antara Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki, dan Gubernur Anies Baswedan. Jokowi menganggap bahwa penyebabnya adalah rusaknya ekosistem dan ekologi, dan kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Beda lagi dengan pernyataan Menteri PUPR Basuki yang kecewa dengan tidak adanya penyelesaian proses normalisasi sungai Ciliwung yang baru rampung 16 km dari total 33 km yang direncanakan.

Sedangkan Gubernur DKI Anies Baswedan punya pendapat sendiri yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Anies meragukan peryataan Jokowi bahwa sampah adalah penyebab banjir, dan lebih condong bahwa volume air hujan yang tinggi sebagai penyebab. Anies juga membantah peryataan Basuki, dan mengatakan bahwa bila air dibiarkan masuk dari selatan dan tidak ada pengendalian akan jumlah air yang masuk, apa pun yang dilakukan di pesisir termasuk Jakarta tidak kan berdampak apa-apa.

Polemik ini akhirnya menjadi komoditas bagi elite politik untuk saling serang lawan politiknya. Ditambah juga dengan nyiyiran dan berbagai komentar dari netizen di jagad dunia maya. Bagaimana pun juga, rakyat yang menjadi korban.

Padahal puncak musim penghujan masih 2-3 bulan lagi. Apakah tragedi banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya akan berlangsung berjilid-jilid? Akankah warga yang akan terus menjadi korban, sementara para pejabatnya hanya bisa bersilang pendapat, tanpa kerja nyata?

W For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here