Bila anda masih ingat pernyataan Bambang Soesatyo sewaktu dirinya masih menjabat Ketua DPR RI yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR seperti era orde baru, anda pasti terhenyak melihat realita saat ini. Bamsoet terpilih secara aklamasi dan dilantik pada Jumat 3 Oktober 2019 menjadi Ketua MPR RI Periode 2019-2024.

Pertanyaan yang muncul kemudian apakah benar Bamsoet bakal membuat wacana itu menjadi kenyataan di bawah tampuk kekuasaannya? Menurutnya, salh satu alasan bahwa pemilihan langsung diganti dipilih oleh MPR adalah pemilu langsung di Indonesia selama ini cukup rumit dan memunculkan polarisasi masyarakat.

“Apa enggak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR,” kata Bambang  dalam diskusi rilis survei nasional oleh Cyrus Network di Ashley Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, 9 Agustus lalu. Menurutnya wacana itu bukan isapan jempol sebab dia mengklaim sudah mendapat usulan dari publik terkait hal tersebut. Tak dielakkan bila presiden dipilih oleh MPR, lembaga itu akan menjadi lembaga tertinggi negara, persis seperti era orde baru. Lalu buat apa ada reformasi kalau sekarang ingin kembali mencontoh orba.

Mungkin jadi kecemasan itu berlebihan. Namun kalau kita runut memang republik ini mengarah pada kemunduran berdemokrasi. Sudah tidak ada lagi oposisi. Yang ada hanya bagi-bagi posisi. Lihat saja line up yang mesranya bukan main Presiden : Joko Widodo (PDIP), Ketua DPR : Puan Maharani (PDIP), Ketua DPD : La Nyalla Mattalitti (pro Jokowi), dan Ketua MPR : Bambang Soesatyo (Golkar).

Penyebab semua itu terjadi sama persis saat awal orba terbentuk yaitu sudah tidak ada lagi kritisme. Toh kita tidak kaget, sudah dibuktikan September lalu, seluruh partai politik negeri ini kompak mengesahkan pembahasan RUU KPK yang terbukti banyak poin revisi yang malah melemahkan lembaga antirasuah itu.

Manuver Megawati dan Bamsoet

Terpilihnya Bamsoet sebagai Ketua MPR tidak lepas dari pengaruh lobi-lobi politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputi. Entah karena apa, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang sangat getol mencalonkan Ahmad Muzani sebagai kadernya untuk mengisi jabatan itu, tiba-tiba mudah berganti keputusan. Hal itu lantaran dia sempat berkomunikasi dengan Megawati.

Ahmad Muzani saat ini terpilih sebagai Wakil Ketua MPR 2019-2024. Dia membenarkan bahwa Megawati sempat membujuk Prabowo untuk legowo posisi Ketua MPR diisi oleh Bamsoet. Saat itu tengah berlangsung proses pemilihan pimpinan MPR dan 8 fraksi selain Gerindra sudah memilih Bamsoet.

“Karena itu, Ibu Mega memohon pengertian Pak Prabowo agar bisa menerima proses ini dengan baik dan menjaga MPR dengan musyawarah untuk mufakat,” kata Ahmad Muzani. Akhirnya Prabowo di detik-detik terakhir memutuskan agar Ahmad Muzani tidak perlu mencalonkan diri sebagai Ketua MPR.

Bamsoet memang diketahui sebelumnya bakal disokong oleh PDIP dengan syarat mau melakukan amandemen UUD 1945. Secara kebetulan pada bulan Agustus baik PDIP dan Bamsoet sama-sama mengeluarkan statemen dengan konteks MPR.

PDIP dalam kongres nasional Agustus lalu mengusulkan untuk mengaktifkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tentunya wewenang itu adalah domain MPR. PDIP juga mengusulkan agar MPR kembali pada statusnya yang dulu yaitu sebagai lembaga tertinggi negara.

“PDIP mengusulkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN,”  ujar Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto saat membacakan hasil rekomendasi kongres di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019. Dalam waktu yang bersamaan pula Bamsoet melempar wacana ke publik agar pemilu langsung memiliki banyak mudharat dan lebih baik MPR kembali memilih presiden.

Langkah PDIP dan Bamsoet tersebut disinyalir untuk mengamankan kekuasaan di masa depan. Terlebih pasca Joko Widodo yang sukses berperan sebagai patron pendulang suara besar PDIP mengakhiri kekuasaannya sebagai presiden dua periode. Kekosongan kader PDIP yang moncer pengganti Jokowi membuat langkah menghapus pilpres langsung adalah strategi yang sangat gemilang.

Cacat Mekanisme

Rencana untuk melakukan amandemen adalah rekomendasi yang dilakukan oleh MPR periode 2014-2019. Ada dua rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan MPR saat ini. Yaitu, perubahan Pasal 3 dan pembentukan GBHN. Pasal 3 UUD 1945 sendiri mengatur kewanana  mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik serta memberhantikan presiden dan/wakil presiden.

Bila wacana itu terealisasi, maka kita bisa saksikan kembali MPR yang punya kuasa di atas presiden. Begitu presiden tak sejalan dengan MPR maka seperti yang dialami Presiden Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan.

Selain itu MPR yang menjadi lembaga tertinggi bakal punya implikasi pada sistem presidensial. Nantinya sistem pertanggungjawaban presiden bakal menjadi ganda. Presiden bertanggung jawab kepada DPR terkait pelaksanaan undang-undang. Kedua, presiden juga wajib bertanggungjawab kepada MPR mengacu pada GBHN.

Apapun yang terjadi ke depan, mari kita soroti manuver-manuver para elit politik kita yang begitu cerdik. Tentu sambil berpegang pada kata Buya Syafii Maarif: Negeri ini surplus politikus tapi miskin negarawan.

K for GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here