Bareskrim Gelar Perkara Kasus Rekening FPI

0

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Rekening FPIGaekon.com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Polri melakukan gelar perkara, kasus rekening Front Pembela Islam (FPI) Hari ini (2/2). Gelar perkara tersebut menentukan apakah dari rekening tersebut ada tindakan melawan hukum atau tidak.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Beritasatu, Gelar perkara tersebut untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait rekening FPI.

“Banyak hal yang akan didiskusikan antara penyidik dan PPATK dalam pelaksanaan gelar hari ini. Tapi ini belum penyidikan,” kata Direktur Tipidum Brigjen Andi Rian.

Ketua PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan bahwa pihaknya telah merampungkan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI termasuk pihak terafiliasi yang telah dilakukan proses penghentian sementara transaksi.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum,” kata Dian.

PPATK masih tetap melakukan fungsi intelijen keuangan berdasarkan UU No 8/2010 dan UU No 9/2013 terhadap rekening terkait apabila di kemudian hari menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan atau sumber informasi lainnya.

Tindakan penghentian transaksi oleh PPATK dilakukan dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut setelah ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang.

Hasil analisis dan hasil pemeriksaan rekening-rekening tersebut telah disampaikan kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut akan naik ke penyidikan.

Seperti diberitakan PPATK telah menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI yang bersaldo ratusan juta rupiah. Transaksi itu dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU. Hasil analisis PPATK itu telah dilimpahkan ke Polri.

D For GAEKON