DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Rapat Paripurna Senin (16/9). Dalam undang-undang tersebut disepakati batas menikah baik untuk laki-laki maupun perempuan setidaknya wajib berusia 19 tahun.

Pengesahan itu menandakan berubahnya aturan batas menikah yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974 yang semula mengatur batas usia laki-laki menikah 19 tahun, sementara perempuan 16 tahun.

Dalam jalannya sidang sempat terjadi silang pendapat. Sebanyak 10 fraksi menyetujui batas usia pernikahan adalah 19 tahun. Sedang 2 fraksi yakni PKS dan PPP menilai batas usia menikah baik untuk laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun.

Tidak seperti RUU KPK, RKUHP, RUU Pemasyarakatan yang mendapat sentimen negatif publik, RUU Perkawinan justru mendapat tanggapan positif. Sebab, anggapan menaikkan batas usia pernikahan diyakini bisa membawa sejumlah hal yang positif bagi anak.

Dalam usia 19 tahun anak telah matang secara fisik maupun jiwanya. Sehingga dengan bekal tersebut bisa digunakan untuk melangsungkan pernikahan secara baik. Kenaikan batas usia menikah itu juga bertujuan untuk meminimalisir angka kematian ibu dan bayi akibat usia menikah yang terlalu muda.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyatakan pertimbangan kenaikan usia tersebut telah dibahas dalam naskah akademik yang disusun Kementerian PPPA bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019.

Tekan Angka Pernikahan Dini

Kenaikan batas usia pernikahan memang tidak serta merta membuat pernikahan di bawah usia atau pernikahan dini akan hilang di masyarakat. Terlebih beberapa budaya dan keyakinan punya rumusan yang berbeda dengan pmerintah. Akan tetapi, diharapkan nantinya lewat kenaikan batas usia nikah bisa menekan angka pernikahan dini.

Berdasarkan data BPS, ada peningkatan angka pernikahan dini. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 14,18% persen. Lalu naik menjadi 15,66% pada tahun 2018. Kenaikan itu tentu menjadi rapor merah bagi pemerintah yang saat ini sedang gencar memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari catatan BPJS tahun 2018, provinsi dengan jumlah pernikahan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan (22,77%) Jawa Barat (20,93%) dan Jawa Timur (20,73%).

Sementara pada tahun 2017, pernikahan dini di Jawa Barat sebesar 17,28% Jawa timur 18,44% dan Kalimantan Selatan 21,53%. Dapat diketahui pada tahun 2018 jumlah pernikahan dini yang meningkat pesat terjadi di Jawa Barat.

Pernikahan dini tentu menjadi momok yang serius bagi anak. Berdasarkan United Nation Children Fund, pernikahan dini pada anak akan menyebabkan masalah medis terkait reproduksi seperti komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. Dimana hal itu adalah penyebab kedua terbesar angka kematian pada anak perempuan.

Bayi yang terlahir oleh ibu muda memiliki peluang yang besar untuk meninggal sebelum usia 28 hari. Terlebih, pernikahan anak juga berbuntut pada laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Anak dibawah usia yang menikah menyebabkan pula peluang yang rendah untuk menyelesaikan pendidikan tingat menengah. Kualitas pendidikan turun juga merembet pada turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernikahan anak diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi 1,7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Beragam faktor yang ternyata menyebabkan pernikahan dini di Indonesia, tak terkecuali dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan kehadiran informasi yang melimpah yang bisa diakses melalui telepon pintar, banyak konten dewasa yang malah dikonsumsi oleh anak.

Faktor pendidikan juga menentukan pernikahan dini. Kebanyakan orang tua berlatar belakang pendidikan rendah punya peluang besar untuk menikahkan anaknya sebelum usia 18 tahun. Pendidikan rendah menyebabkan para orang tua tidak terakses informasi kesehatan organ reproduksi dan pendidikan seksual. Disisi lain, pendidikan yang rendah bagi remaja juga rentan mengalami kehamilan sebelum menikah.

Selanjutnya, faktor ekonomi juga berperan dalam menambah pernikahan anak. Orang tua dengan penghasilan yang rendah punya kecenderungan untuk segera menikahkan anak untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

“Banyak orang tua yang merasa, dengan menikahkan anaknya mereka menjadi terbantu secara ekonomi. Hal itu dikarenakan sudah ada yang memberi nafkahi anaknya, jadi bukan tanggung jawab mereka lagi sebagai orang tua,” ungkap Ir. Dina Nurdiawati M Sc peneliti dari IPB yang memaparkan survei Indeks Penerimaan Kawin Anak.

Keragaman adat dan budaya alias sosiokultural yang juga menjadikan salah satu faktor pernikahan anak. Masih terdapat budaya perjodohan pernikahan yang atur secara sepihak oleh orang tua anak. Perjodohan seringkali membuat anak tidak bisa menolak apa kata orang tua.

Beberapa budaya di Indonesia juga melakukan perkawinan anak karena nilai mahar. Nilai mahar yang tinggi membuat banyak orang merasa tergiur dan akhirnya menikahkan anaknya. Lingkungan sosial yang terpengaruh dengan budaya dari luar juga membuat anak mengalami seks bebas dan akhirnya menyebabkan kehamilan.

Faktor agama juga termasuk yang menjadi penyebab menikahkan anak. Keyakinan agama beranggapan menikah di usia lebih muda adalah hal yang mulia. Terlebih demi tujuan menghindari praktik zina.

Ketika sampai usia remaja, anak mulai menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Orang tua yang tidak ingin dicap anaknya berzina memilih untuk menyegerakan pernikahan serta demi mengurangi kemungkinan hamil di luar nikah.

Dampak pernikahan dini yang besar tersebut yang coba di tekan melalui kebijakan untuk menaikkan batas usia menikah seperti yang sudah diatur dalam Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disahkan.

K for GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here