Gaekon.com – Indonesia memilih opsi untuk tidak melakukan Lockdown seperti yang dilakukan di Wuhan, Italia dan Jerman. Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan hal itu.
“Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang juga telah memberikan intruksi kepada kepala gugus tugas tidak akan ada lockdown,” ujar Doni di akun Twitter @BNPB_Indonesia.
Kebijakan non-lockdown salah satunya diterapkan di Swedia. Sejauh ini, tingkat kematian di negara berpenduduk 10,23 juta jiwa itu tak lebih besar dari negara-negara Eropa lainnya macam Inggris dan Prancis.
Merujuk data Worldometers.info, Senin (18/5), Swedia telah mencatatkan sekitar 30 ribu kasus infeksi covid-19, di mana 3.679 orang meninggal dunia. Jumlah itu terhitung sedikit kalau merujuk tingkat kematian negara-negara Eropa lainnya, seperti Spanyol yang telah mencatatkan 267.650 kasus kematian akibat covid-19.
Kebijakan negara berpenduduk 10,23 juta jiwa itu dalam membebaskan kebijakan social distancing sukarela, dinilai bakal diikuti negara-negara lain.
Pasalnya, sejumlah hasil studi mengungkapkan virus corona akan tetap bertahan di muka bumi setidaknya hingga 2022, apabila vaksin efektif belum ditemukan. Kebijakan lockdown yang mengorbankan sisi ekonomi, dinilai tak lagi efektif, khususnya dalam menghadapi pandemi dengan jangka waktu lama.
Tujuan Swedia dan negara lain yang tak menerapkan Lockdown, adalah dengan tujuan menciptakan kekebalan kelompok (herd imunnity) dengan membiarkan sebagian besar warganya terinfeksi Covid-19.
Dalam populasi di mana sebagian besar individu memiliki kekebalan, orang kebal tidak dapat berkontribusi pada penularan penyakit, rantai infeksi menjadi kecil dan akhirnya memperlambat penyebaran penyakit.
Semakin banyak jumlah individu yang kebal dalam suatu komunitas, semakin kecil kemungkinan individu yang tidak kebal akan tertular sehingga membantu melindungi individu yang tidak kebal dari virus.
Sisi jeleknya, dalam opsi kebijakan herd immunity, individu yang rentan dan tidak memiliki kekebalan alami akan menjadi korban pertama. Jika individu yang imun jumlahnya banyak maka transmisi Covid-19 akan menemui jalan buntu dan akhirnya penyebaran Covid-19 terhenti.
Apakah ini yang bakal menjadi pilihan pemerintah Indonesia sekarang? Dengan mulai adanya wacana untuk melonggarkan penerapan PSBB, dan skema hidup normal yang baru, tak bisa dipungkiri bila banyak pihak yang beranggapan demikian.
Namun, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menegaskan, pemerintah tak akan menggunakan strategi herd immunity atau kekebalan kelompok dalam menghadapi pandemi virus corona Covid-19.
Donny menegaskan, rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak bertujuan untuk memunculkan kekebalan kelompok. “Tidak benar akan ada herd immunity karena protokol kesehatan tetap dilakukan. Ketika orang berada di luar pun nanti ketika pelonggaran, tidak serta merta orang keluar rumah tanpa pakai masker, berkerumun, dan tidak menjaga jarak,” kata Donny seperti dikutip GAEKON, Rabu (13/5).
Donny memastikan sampai saat ini pemerintah tak pernah berpikir untuk menerapkan strategi herd immunity ini. Lagipula, kata dia, relaksasi PSBB sampai saat ini masih menjadi sebatas wacana. Relaksasi itu baru akan dilakukan jika suatu daerah mengalami penurunan jumlah kasus positif Covid-19 selama 14 hari berturut-turut.
W For GAEKON
