Berpotensi Gusur Lahan Adat, Koalisi Kaltim Anggap UU IKN Cacat Prosedural

0

Berpotensi Gusur Lahan Adat, Koalisi Kaltim Anggap UU IKN Cacat ProseduralGaekon.com – DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (19/1). Menanggapi hal itu, Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak keras.

Melansir dari Tempo, mereka mengungkapkan sejumlah permasalahan yang masih belum terselesaikan sebelum UU IKN disahkan.

Koalisi Menganggap Ada Ancaman Untuk Satwa Langka

Koalisi menganggap ada cacat prosedural sebagai bentuk dari ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka yang berada di Kalimantan Timur.

“Terutama yang terdampak dengan adanya proyek IKN, yaitu Kabupaten Penajam, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan,” kata mereka.

Menurut mereka, megaproyek ibu kota baru berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama masyarakat adat Suku Balik dan Suku Paser.

Selain itu warga transmigran yang sudah lama menghuni di dalam kawasan 256 ribu Hektar itu juga ikut terancam akan digusur.

RUU IKN dinilai minim dari partisipasi publik. Sebab di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan setiap undang-undang wajib ada partisipasi dari publik.

Penetapan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pun dianggap keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak transparan.

“Cacat prosedural dalam penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) kembali dilakukan dalam pembuatan RUU IKN. Dimana sebelumnya dilakukan secara tertutup, terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Koalisi ini digawangi sejumlah aktivis, seperti Yohana Tiko dari Walhi Kaltim, Buyung Marajo dari Pokja 30 Kaltim, Fathul Wiyashadi dari LBH Samarinda, Andi dari FNKSDA Kaltim, dan Pradarma R. dari Jatam Kaltim.

Menurut mereka, lahan Ibu Kota Negara yang akan dibangun merupakan lahan perusahaan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), serta tambang yang merupakan milik dari para oligarki-oligarki yang dengan sengaja merusak hutan dan lahan.

Berdasarkan catatan JATAM Kaltim, mereka menyebutkan, terdapat 94 lubang tambang yang berada di kawasan IKN. Di mana tanggung jawab untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang seharusnya dilakukan oleh korporasi, diambil alih dan menjadi tanggung jawab negara.

Mereka juga mengatakan bahwa sosialisasi RUU IKN dilakukan secara tertutup. Salah satunya ialah pada saat kegiatan konsultasi publik RUU IKN yang diadakan di salah satu kampus terbesar di Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Samarinda pada 11 Januari 2022.

Akibatnya mendapat tentangan dan penolakan dari Koalisi Kaum Muda Kaltim Anti Oligarki.

“Koalisi menyerukan aksi boikot dan menolak pembahasan RUU IKN yang diadakan di UNMUL. Koalisi menilai, bahwa Konsultasi Publik yang dilakukan oleh DPR dan Bappenas itu sangat tertutup, cenderung dipaksakan, serta tidak melibatkan masyarakat, terutama warga di kawasan rencana mega-proyek IKN,” kata koalisi ihwal ibu kota negara.

D For GAEKON