Berubah Sikap, PBNU Tolak Rencana Pemulangan 660 WNI Mantan ISIS

1

Jakarta – Ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) berubah sikap terkait pemulangan WNI eks anggota ISIS. Melalui PBNU, kini ormas islam itu menyatakan menolak rencana pemulangan 660 orang anggota ISIS . Padahal sebelumnya NU pada Juni 2019 menyatakan bakal menerima bekas anggota ISIS kembali ke tanah air.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini ada alasan mendasar mengapa NU sampai harus mengeluarkan perubahan sikap. WNI eks ISIS sudah menghina kedaulatan NKRI. Hal itu ditunjukkan dari aksi bakar paspor yang dilakukan oleh mereka.

Baca juga : DPR: Perlu Reideologi bagi 600 WNI Eks ISIS

“Melihat perkembangan terkini, tampaknya persyaratan yang kami nyatakan sebagai prasyarat dasar untuk memulangkan eks WNI ISIS, yaitu harus kooperatif dan tidak melakukan hal-hal yang mencederai nilai-nilai nasionalisme, terbukti tidak bisa dipenuhi,” kata Helmy lewat keterangan tertulis kepada GAEKON Kamis 7 Februari 2020.

Helmy mejelaskan mengapa pada Juni 2019 PBNU mendukung pemulangan WNI eks ISIS. Hal itu karena mempertimbangkan aspek HAM. PBNU waktu itu diberi keyakinan oleh BNPT yang akan mengkaji secara mendalam rencana tersebut.

Namun, tidak serta merta mereka boleh kembali ke tanah air. Ada sekian syarat yang harus mereka penuhi, yang utama adalah harus kooperatif. Namun, semuanya batal ketika ada aksi pembakaran paspor oleh WNI eks ISIS.

“Tentu saja dengan catatan bahwa WNI eks ISIS kooperatif dengan pemerintah dan tidak melakukan hal-hal yang mencederai nilai-nilai nasionalisme,” ucap dia.

Sebelumnya pada Juni 2019, pemerintah sempat berencana memulangkan WNI eks anggota ISIS. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini tercatat memberikan pernyataan pada 21 Juni 2019. Menurutnya, NU merestui rencana pemerintah tersebut.

“Saya kira, kemanusiaan itu, apalagi terhadap warga negara sendiri, harus terus diupayakan,” ujar Helmy di kediaman Ma’ruf Amin yang kala itu masih menjabat calon wakil presiden.

Wacana itu kembali hangat usai Menag Fachrul Razi menyinggung hal itu Sabtu 1 Februari 2020 di kawasan Ancol Jakarta. Dari sana, media lalu membuat laporan bahwa pemerintah sedang mengkaji kepulangan eks ISIS.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan saat ini pihaknya tengah mengkaji opsi kepulangan WNI eks ISIS. Namun hal itu sesuai instruksi presiden, apakah menytujui atau tidak.

Hingga kini dilaporkan, pemerintah sedangan mencari formula yang terbaik. Bagaimana aspek hukum serta aspek konstitusi dari masalah teroris pelintas batas ini terpenuhi semuanya.

Saat ini, Mahfud Md mengatakan masih ada sekitar 660 WNI yang diduga sebagai FTF (foreign terrorist fighter) di luar negeri. Mereka tersebar di berbagai negara termasuk di Suriah tempat organisasi teror ISIS berada, hingga di Turki dan Afghanistan. Mahfud juga menyebut kebanyakan di antara daftar nama itu, terdiri dari wanita dan anak-anak.

Untuk diketahui, seseorang tidak harus membakar paspor untuk tidak diakui lagi sebagai WNI. Ada kondisi lain yang membuat mereka otomatis gugur sebagai WNI. Dalam UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyatakan bahwa WNI yang terlibat dalam sebuah kegiatan ketentaraan atau menjadi tentara di negara lain, maka status kewarganegaraannya langsung hilang.

K For GAEKON