Bupati Probolinggo Dan Suami Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Jabatan Kades

0

Bupati Probolinggo Dan Suami Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Jabatan KadesGaekon.com – Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin kini ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti yang dilansir GAEKON dari CNN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa.

“Sebagai penerima ada HA [Hasan Aminuddin], kemudian PTS [Puput Tantriana Sari],” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Tak hanya mereka, dua tersangka penerima suap lainnya yakni Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Alex mengatakan bahwa para penerima suap itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, 18 orang pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya, Pejabat Kades Karangren, Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Mashuren; Abdul Wafi; dan Kho’im.

Kemudian Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nurul Huda; Hasan; Sahir; Sugito; dan Samsuddin. Alex mengatakan para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini KPK baru menahan lima orang tersangka untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berbeda.

Hasan ditahan di Rutan KPK Kavling C1, sementara Puput Tantriana ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Kemudian Doddy ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Muhamad Ridwan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, dan Sumarto ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021,” tutur Alex.

Sementara itu 17 tersangka lainnya diminta kooperatif menjalani proses hukum.

“[Tersangka lain] masih di rumah. Karena pada saat kita melakukan OTT kita tidak menangkap secara keseluruhan 22 orang, tetapi kita melakukan penangkapan terhadap orang yang menyerahkan uang,” terang Alex.

Diduga Terkait Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Probolinggo

Dalam daerah tersebut diduga akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan, sehingga terhitung 9 September 2021.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Menurut keterangan Alex, ada persyaratan khusus di mana usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan Hasan dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Tantriana.

Para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare.

KPK menduga ada perintah Hasan memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas.

Pada Jumat (27/8) lalu, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo.

Dalam pertemuan itu diduga telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Tantriana melalui Hasan dengan perantaraan Doddy.

“Dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta,” ucap Alex.

Alex mengatakan untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR [Muhamad Ridwan] telah mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000. Uang tersebut diserahkan Tantriana melalui Hasan.

D For GAEKON