Caci Maki Masyarakat Jadi Alasan Ringankan Juliari, Saut Situmorang: Negeri Ini Semakin Lucu

0

Caci Maki Masyarakat Jadi Alasan Ringankan Juliari, Saut Situmorang: Negeri Ini Semakin LucuGaekon.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap eks Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Hal ini tentu memancing komentar dari sejumlah pihak, salah satunya yaitu eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang.

Apalagi belakangan dikabarkan bahwa makian yang dilontarkan masyarakat menjadi alasan meringankan vonis kasus korupsi Juliari.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut terdakwa korupsi Bansos Juliari P. Batubara sudah cukup menderita karena dicaci, dimaki, dan dihina masyarakat. Penderitaan tersebut menjadi salah satu alasan meringankan vonis.

Saut menilai bahwa negara ini lucu, pasalnya keputusan Hakim Pengadilan Tipikor menjadikan caci maki yang diterima Juliari sebagai alasan meringankan. Saut lantas membandingkan dengan apa yang dialami Juliari dengan penyidik KPK yang juga dicaci maki dan dituding sebagai Taliban.

“Jangankan tersangka koruptor, yang menangkap koruptor saja dicaci maki, dibilang Taliban lah, dan lain-lain. Jadi kalau itu jadi alasan yang meringankan maka negeri ini semakin lucu,” ujar Saut.

Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut bahwa caci maki dan hinaan yang diterima Juliari bukan termasuk keadaan yang meringankan.

“Jadi kondisi meringankan itu berasal dari dalam terdakwa atau kalau dari luar yang berhubungan langsung dengan terdakwa,” jelas Zaenur.

Sementara, menurut Zaenur, caci, maki, dan cercaan yang menimpa Juliari sebagai koruptor merupakan konsekuensi dari tindakan yang dinilai jahat oleh masyarakat. Sebab, Juliari melakukan tindakan korupsi itu terhadap bansos pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyebutkan beberapa alasan memberatkan seperti, bahwa Juliari tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta melakukan korupsi di tengah pandemi Covid-19.

D For GAEKON