Cegah Tindak Pidana, Virtual Police Awasi Masyarakat Di Ruang Digital

0

Cegah Tindak Pidana, Virtual Police Awasi Masyarakat Di Ruang DigitalGaekon.com – Guna mencegah tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggagas Virtual Police di Korps Bhayangkara. Virtual police akan memberikan peringatan apabila menemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana.

Seperti yang dilansir GAEKON dari CNN, Virtual Police di Korps Bhayangkara resmi beroperasi. Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono menerangkan kehadiran polisi di ruang digital itu merupakan bentuk pemeliharaan Kamtibmas agar dunia siber dapat bergerak dengan bersih, sehat dan produktif.

“Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus,” kata Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2).

Kehadiran virtual police ini bukan untuk mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. Namun Polri ingin berupaya mengedukasi apabila melanggar pidana.

“Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana,” jelasnya.

Nantinya, setiap petugas akan memberikan edukasi terkait konten yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu apabila berpotensi melanggar tindak pidana.

Virtual police akan memberikan peringatan apabila menemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana.

Penyidik akan mengambil tangkapan layar untuk melakukan konsultasi dengan tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa, dan ITE.

“Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi,” kata dia.

Peringatan itu akan langsung masuk ke dalam kolom pesan atau Direct Message dari pemilik akun yang mengunggah konten.

Tujuannya agar pengguna medsos tidak merasa terhina dengan peringatan yang diberikan. Setelah pesan diterima, kepolisian berharap konten yang diduga dapat dipidanakan itu dihapus oleh pemilik akun.

“Jadi edukasi yang kami berikat pada masyarakat lewat patroli siber,” ucap Jenderal bintang dua itu.

Namun jika pemilik akun enggan menghapus unggahannya, peringatan akan terus diberikan selama masih terdapat pihak yang merasa dirugikan dari unggahan itu. Jika kemudian orang yang merasa dirugikan itu membuat laporan polisi, maka, tugas dari kepolisian adalah memfasilitasi agar ada jalan damai lewat proses mediasi.

“Penegakan hukum di terakhir,” kata Argo lagi.

Jika ada postingan yang berpotensi melanggar pidana, kata Argo, polisi akan memberi peringatan kepada akun tersebut merujuk kajian mendalam bersama para ahli. Sehingga, virtual police tidak bekerja menurut subjektivitasnya sendiri.

D For GAEKON