Jakarta – Pengacara tahanan politik (tapol) Papua Gustaf Kawer muntab kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Kekesalannya itu membuatnya meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memecat Mahfud. Persoalan itu dipicu komentar Mahfud terkait data korban dan tapol operasi militer di Nduga Papua sebagai laporan sampah.

Gustaf menyebut sikap itu tidak manusiawi dan tak sesuai dicontohkan oleh pejabat negara. “Presiden harus evaluasi dan bila perlu diganti dengan pejabat yang lebih humanis dan memperhatikan persoalan di Papua,” kata Gustaf saat dihubungi GAEKON Kamis, 13 Februari 2020.

Menurutnya, apa yang dikatakan Mahfud seperti menampik kebenaran yang terjadi. “Ilustrasinya seperti ada darah jatuh di hidungnya, lalu orang-orang bilang kalau ada darah tapi dia jawab tidak ada darah,” tuturnya.

Mahfud seharusnya punya rasa empati terhadap kasus Papua dan sadar persoalan itu harus segera diatasi. “Secara tidak sadar dia sebagai pejabat melihat persoalan di Papua tidak perlu ditanggapi cukup ditaruh di tempat sampah,” ucap dia.

Sebelumnya, aktivis HAM, Veronica Koman, mengklaim timnya telah menyerahkan secara langsung data nama tahanan dan korban tewas di Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menyerahkannya saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia pada Senin siang, 10 Februari 2020, waktu setempat.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia,” kata Veronica melalui siaran persnya.

Menanggapi pernyataan itu, Mahfud MD mewakili pemerintah mengatakan data dari Veronica Koman itu tidak pernah diterima secara resmi. Kalaupun data itu diberikan, Mahfud menganggapnya hanya sampah dan bukan data valid.

K For GAEKON

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here