Demi Bebas Dari Penahanan, Kapal Asing Disebut Bayar Ke TNI AL Rp 4,2 M

0

Demi Bebas Dari Penahanan, Kapal Asing Disebut Bayar Ke TNI AL Rp 4,2 MGaekon.com – Belasan kapal kargo dan tanker di perairan Indonesia mengaku harus membayar US$300 ribu atau setara Rp4,2 miliar per kapal ke TNI Angkatan Laut agar dibebaskan.

Melansir dari CNN, belasan kapal tersebut ditahan oleh TNI AL. Para pemilik kapal, awak dan sumber keamanan maritim, yang terlibat dalam penahanan dan pembayaran, mengatakan mereka membayar secara tunai kepada perwira TNI AL atau transfer bank ke perantara yang disebut mewakili Angkatan Laut Indonesia.

Pembayaran Pembebasan Dilaporkan Situs Lloyd’s List Intelligence

Penahanan dan pembayaran itu pertama kali dilaporkan situs web industri, Lloyd’s List Intelligence. Menurut pengakuan dua pemilik kapal, sekitar 30 kapal, termasuk kapal tanker, pengangkut curah dan lapisan pipa ditahan pihak TNI AL dalam tiga bulan terakhir.

Namun, sebagian besar telah dibebaskan usai membayar US$205 ribu hingga US$300 ribu atau setara Rp3,5 miliar hingga Rp4,2 miliar.

Pembayaran itu disebut lebih murah daripada kehilangan kargo berharga yang diangkut kapal, seperti minyak, biji-bijian, jika mereka terjerat kasus hukum dan terseret di pengadilan Indonesia selama berbulan-bulan.

Awalnya, pasukan angkatan laut bersenjata mendekati kapal mereka dengan kapal perang. Mereka lalu menaiki kapal yang akan ditahan dan menggiringnya ke pangkalan angkatan laut di Batam atau Bintan.

Menurut kesaksian dua anggota kapal yang ditahan, kapten dan awak kapal kerap ditahan di ruangan yang sempit dan terik.

Bahkan, mereka ditahan selama berhari-hari atau berminggu-minggu sampai pemilik kapal mengirim uang tunai atau transfer ke perantara angkatan laut.

Menanggapi hal itu, Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Laksamana Muda Arsyad Abdullah, mengatakan tak ada pembayaran yang dilakukan kepada angkatan laut dan tak mempekerjakan perantara dalam kasus hukum.

“Tidak benar Angkatan Laut Indonesia menerima atau meminta bayaran untuk membebaskan kapal-kapal itu,” kata Abdullah.

Abdullah membenarkan jika selama 3 bulan terakhir ini terjadi peningkatan jumlah penahanan kapal karena berlabuh tanpa izin di perairan Indonesia. Namun semuanya ditahan sesuai dengan hukum Indonesia.

“Selama proses hukum, semua awak kapal berada di atas kapal mereka, kecuali untuk interogasi di pangkalan angkatan laut. Setelah interogasi, mereka dikirim kembali ke kapal,” katanya.

D For GAEKON