Deputi Direktur PVRI Anita Wahid Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 51 Pegawai KPK

0

Deputi Direktur PVRI Anita Wahid Desak Jokowi Batalkan Pemecatan 51 Pegawai KPKGaekon.com – Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI), Anita Wahid meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Seperti yang dilansir GAEKON dari CNN, Menurut Anita, keputusan membuang 51 pegawai KPK itu akan menumpulkan lembaga antirasuah dan pemberantasan korupsi.

“Akibatnya kekuasaan pusat maupun daerah semakin sulit dikontrol. Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut,” kata Anita.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lulus TWK alih status menjadi ASN dan dinonaktifkan. 51 pegawai diantaranya dianggap ‘merah’ dan tak boleh bergabung lagi dengan KPK.

Keputusan ini dikritik sejumlah pakar, guru besar, hingga aktivis antikorupsi. Tiga lembaga internasional seperti Transparency International, Greenpeace, dan Amnesty International bahkan menyurati Jokowi.

Mereka menilai pemberhentian ini tidak memiliki dasar hukum, menyalahi asas-asas good governance, dan merupakan diskriminasi sistematis, serta melanggar hak-hak asasi khususnya hak para pekerja.

Tak sedikit pula yang menilai langkah pemecatan ini adalah episode baru dari rangkaian pelemahan KPK, terutama saat korupsi marak terjadi di berbagai sektor dan daerah.

Anita meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka dokumen hasil asesmen TWK yang dijadikan dalih dalam menyingkirkan 51 pegawai KPK.

Menurut Anita, dokumen tersebut penting untuk melihat dugaan pelanggaran hak asasi pegawai.

“Presiden harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK,” ungkapnya.

D For GAEKON