Dewan Pers Ingatkan Insentif Negara untuk Industri Pers

0

Dewan Pers Ingatkan Insentif Negara untuk Industri PersGaekon.com – Dewan Pers menilai bahwa insentif negara untuk membantu industri pers nasional yang menghadapi situasi sulit sebagai dampak pandemi COVID-19 saat ini mendesak untuk diterapkan. Dilansir dari Antara, menurut Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo menyebutkan bahwa komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberikan insentif ekonomi untuk pers nasional mesti segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga dapat benar-benar diterapkan.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers daring mengenai Catatan Akhir Tahun 2020 Dewan Pers yang menyoroti kemerdekaan dan keberlanjutan media, Rabu kemarin. Dalam kesempatan yang dilakukan secara daring, turut hadir yakni, Ketua Dewan Pers M Nuh, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, dan sejumlah pengurus pusat Dewan Pers.

Selain itu, soal keringanan pajak, tarif listrik, biaya perijinan dan jaminan sosial yang dijanjikan pemerintah sangat ditunggu perwujudannya dan akan sangat membantu pers nasional dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, sebagaimana sering dinyatakan pemerintah bahwa pers adalah garda depan upaya penanganan COVID-19.

“Pers juga merupakan pilar penting demokrasi dan perwujudan pemerintahan yang bersih dan transparan. Maka menyelamatkan nasib pers dalam situasi sekarang ini, merupakan investasi untuk masa kini sekaligus untuk masa depan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, akibat pandemi COVID-19 yang berujung dengan krisis ekonomi telah memukul daya hidup banyak media massa yang mengakibatkan menurunnya pendapatan, banyak perusahaan media merampingkan manajemen, melakukan PHK karyawan, atau mengurangi gaji karyawan. Ia mengatakan secara umum, kesejahteraan wartawan menurun karena terjadi penurunan pendapatan perusahaan media dan semakin berkurangnya khalayak yang bersedia mengeluarkan uang untuk informasi yang disajikan media.

Kemudian, dengan adanya efisiensi karena krisis ekonomi, menurutnya, membuat banyak media kehilangan wartawan terbaik, padahal dengan keterbatasan SDM maka kualitas pemberitaan yang dihasilkan dikhawatirkan juga mengalami penurunan. Hal inilah yang berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa.

Namun disisi lain, arus informasi yang tersaji di media sosial juga mengalir tanpa standar etika yang tegas sehingga dalam banyak kasus membingungkan masyarakat, bahkan cenderung memecah-belah. Ia mengakui bahwa, berhadapan dengan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 menjadikan kebijakan penghematan anggaran dan perampingan manajemen sebagai pilihan yang sulit dihindari oleh perusahaan media.

“Langkah PHK karyawan ditempuh beberapa perusahaan media. Dewan Pers menaruh harapan besar agar perusahaan media dapat segera keluar dari situasi krisis dan dapat mempertahankan eksistensi dan kualitas jurnalismenya,” ujarnya.

Terkait soal kebijakan pengurangan atau PHK karyawan, Dewan Pers berharap dapat dilaksanakan dengan hati-hati dan bijaksana, dengan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan, serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada.

“Kami meyakini wartawan dan seluruh karyawan adalah aset penting bagi perusahaan media yang mengedepankan nilai-nilai jurnalisme, kemanusiaan dan demokrasi,” pungkasnya.

Z For GAEKON