Dialog Bareng, Tim Hukum FPI dan BPN Bahas Sengketa Lahan Markaz Syariah

0

Dialog Bareng, Tim Hukum FPI dan BPN Bahas Sengketa Lahan Markaz SyariahGaekon.com – Tim hukum Markaz Syariah bakal melakukan pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN. Pertemuan itu guna menyelesaikan polemik lahan di Megamendung, Bogor yang rencana akan dijadikan pondok pesantren Habib Rizieq Shihab.

“Bagus… kalau memang mau dialog, boleh,” kata juru bicara BPN, Teuku Taufiqulhadi, kepada wartawan, Minggu (27/12/2020).

Namun Taufiq mempertanyakan rencana dialog itu untuk apa. Sebab, kata dia, jika tujuannya membahas ganti rugi dari pembangunan di atas lahan itu tidak akan bisa, karena yakin tanah Markaz Syariah itu milik PTPN.

“Jadi, kalau misalnya ingin bertemu, ya, mendiskusikan langkah berikutnya boleh. Tapi kalau dialog dengan posisi setara tidak bisa, karena PTPN tidak mau, itu kan tanah dia, dia harus mempertahankan tanah sejengkal pun. Kenapa? karena PTPN itu dia adalah salah satu BUMN, dan tanah BUMN itu adalah tanah yang telah tercatat di perbendaharaan negara, dan di bawah supervisi kendali dari Menteri BUMN,” ujar Taufiq.

“Bagaimana kemudian meminta kompensasi? kompensasi apa? karena itu adalah yang rugi adalah PTPN tanahnya hilang, kenapa kita minta rugi lagi kepada PTPN? tanah dia yang hilang diserobot oleh petani itu, kemudian minta lagi kompensasi. Itu kan tidak relevan sama sekali,” imbuhnya.

Dia meminta pihak Habib Rizieq menerima permintaan PTPN yang meminta lahan itu dikembalikan. “Yang harus diingat adalah PTPN itu pasti akan menegakkan otoritasnya, di atas tanahnya, karena itu tanahnya. Apa pun dia akan tempuh,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, tim advokasi Pondok Pesantren Markaz Syariah, milik Habib Rizieq Shihab (HRS) menjawab somasi PTPN VIII terkait lahan Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim advokasi akan menemui PTPN VIII dan meminta dialog bareng menyelesaikan polemik tersebut.

“Iya, iya, iya, hari Senin (28/12) rencana kita ke PTPN VIII untuk menyerahkan surat jawaban somasi tersebut,” kata Tim Advokasi Markaz Syariah, Ichwan Tuankotta, saat dihubungi, Minggu (27/12/2020).

Ichwan tidak menjelaskan pada pukul berapa kuasa hukum HRS akan datang ke kantor PTPN VIII. Dia hanya mengatakan kuasa hukum Habib Rizieq juga akan meminta musyawarah dengan PTPN VIII untuk menyelesaikan polemik lahan Markaz Syariah.

“Iya dan kita juga minta musyawarah, minta dialog dengan PTPN duduk bersama menyelesaikan masalah ini,” ujar Ichwan.

Untuk diketahui, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melayangkan somasi kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) perihal lahan Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. PTPN VIII pun menegaskan Markaz Syariah pimpinan HRS berdiri di areal milik mereka.

“Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami,” kata Sekretaris Perusahaan PTPN VIII Naning DT, dalam keterangannya, yang disampaikan Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN VIII Venny Octariviani, Minggu (27/12).

K For GAEKON