Diduga PTM Tanpa Izin, Ratusan Siswa SMP Di Purbalingga Positif Covid-19

0

Diduga PTM Tanpa Izin, Ratusan Siswa SMP Di Purbalingga Positif Covid-19Gaekon.com – Dinas Kesehatan Purbalingga sempat mengadakan rapid test antigen massal pada Senin (20/9). Dari hasil test tersebut, ratusan siswa di Purbalingga terkonfirmasi positif Covid-19.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Liputan6, Sebelumnya sebanyak 90 siswa SMPN 4 Mrebet terkonfirmasi positif Covid-19. Namun berdasarkan keterangan Puskesmas Mrebet, kini disusul lagi dengan 61 kasus positif Covid-19 dari SMPN 3 Mrebet.

Kepala Puskesmas Mrebet, Mujiman mengonfirmasi hal ini. Pihaknya mengatakan bahwa kasus tersebut ditemukan saat sekolah menggelar rapid tes antigen untuk pelajar sebagai persiapan menuju pembelajaran tatap muka.

“Iya benar ada 61 anak, rapid tes atas permintaan kepala sekolah sebagai persiapan PTM (pembelajaran tatap muka),” kata Mujiman.

Mujiman menerangkan rencananya, 61 anak tersebut akan menjalani isolasi terpusat bersama 90 siswa SMPN 4 Mrebet. Tim Gugus Tugas menempatkan siswa di satu lokasi isolasi terpusat di SMPN 4 Mrebet dengan pertimbangan untuk memudahkan tim medis yang bertugas merawat pasien.

Pihak Dinkes Purbalingga melalui Puskesmas Mrebet juga akan menelusuri kontak erat siswa, untuk mengantisipasi penyebaran virus.

Dinkes akan melakukan tes PCR terhadap siswa yang positif berdasar tes antigen. Siswa yang positif tes PCR lah yang kemudian akan menjalani isolasi terpusat.

“Karena ini baru dilakukan rapid test antigen yang akurasinya 90 persen, jadi untuk memastikan setelah ini dari Dinkes akan melakukan tes PCR. Nanti yang betul-betul hasil tes PCR positif itu yang isolasi terpusat,” kata Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi.

Bupati akan menyusun prosedur PTM yang lebih detail untuk melindungi siswa dan tenaga pengajar di sekolah. Penundaan PTM ini tertuang dalam surat edaran Bupati Purbalingga kepada kepala satuan pendidikan, kepala Kantor Kementerian Agama, Korwil dan lembaga bimbingan belajar. Melaluisurat ini, bupati menunda PTM di jenjang pendidikan MA, MTs/SMP, MI/SD, TK, dan PAUD.

Surat ini juga melarang sekolah menggelar PTM tanpa seizin pemerintah kabupaten. Sebab untuk menyelenggarakan PTM sekolah harus memenuhi sejumlah syarat yang diverifikasi tim monitoring dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten.

Larangan PTM taniz ini untuk sekolah-sekolah yang ‘kucing-kucingan’ melakukan PTM tanpa koordinasi dengan Tim Gugus Tugas.

D For GAEKON