Digugat Bupati Kuantan Singingi, KPK Yakin Majelis Hakim Akan Tolak Gugatan

0

Digugat Bupati Kuantan Singingi, KPK Yakin Majelis Hakim Akan Tolak GugatanGaekon.com – Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan diajukan Andi Putra atas status tersangka dan penahanan dirinya oleh KPK.

Melansir dari Suara.com, Menanggapi hal ini, KPK mengaku siap menghadapi praperadilan yang diajukan Andi Putra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

“KPK tentu siap menghadapainya. Salah satu pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan,” kata Ali Fikri.

KPK Yakin Proses Penyidikan Bupati Kuantan Singingi Sudah Sesuai Hukum

Ali Fikri yakin majelis hakim akan menolak gugatan yang diajukan Andi Putra. Pasalnya, KPK selama proses penyidikan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami memastikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara ini telah sesuai prosedur aturan hukum sehingga optimis gugatan dimaksud akan ditolak pengadilan,” kata Ali.

Pendaftaran praperadilan dilakukan Andi Putra pada Rabu (10/11) dengan nomor perkara 114/Pid.Pra/2021/PN.JKT.Sel. Gugatan Andi Putra diketahui berdasarkan website SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pihak kuasa hukum berharap majelis hakim dapat mengabulkan praperadilan yang diajukan pemohon Andi Putra. Pertama, Menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum.

“Sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tulis isi petitum.

Selanjutnya, memerintahkan kepada termohon KPK menghentikan penyidikan terhadap pemohon yang didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Menyatakan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon sebagaiamana Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/ 90/DIK.01.03/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;.

Masih dalam isi petitum, pihak pemohon Andi Putra berharap dalam putusan majelis hakim nantinya pihak termohon yakni KPK untuk merehabilitasi harkat dan martabat pemohon. Selain itu menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

D For GAEKON