Dinilai Kritik Ketua KPK Firli, Petugas Hapus Mural Di Jembatan Viaduct Bandung

0

Dinilai Kritik Ketua KPK Firli, Petugas Hapus Mural Di Jembatan Viaduct BandungGaekon.com – Petugas satpol PP dan aparat kepolisian menghapus mural di Jembatan Viaduct, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung. Pasalnya, mural tersebut diduga menyindir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Mural Di Hapus Dengan Di Cat Hitam

Seperti yang dilansir GAEKON dari IDNTimes, Para petugas terlihat sedang menghapus tulisan tersebut dengan dicat ulang menggunakan cat hitam.

Staf Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sumur Bandung Nina Kurniasari mengatakan, mural tersebut dihapus karena melanggar ketentuan dan dinilai menjelekkan pihak tertentu.

Ketentuan yang dilanggar, menurut Nina, yakni Peraturan Daerah atau Perda Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.

“Tadi ada laporan dari Polsek kita didampingi oleh Polsek sebetulnya kan ada fasilitas ada tulisan itu gak boleh apalagi di dalamnya menjelekkan seseorang atau sesuatu,” katanya.

Nina mengimbau agar masyarakat saling menjaga dan tak merusak fasilitas umum. Nina juga mengatakan bahwa kedepannya akan rutin melakukan patroli dengan aparat kepolisian.

“Imbauannya untuk semua warga masyarakat itu kan kita harus saling menjaga. Tidak boleh sesuatu kegiatan yang merusak fasilitas umum di Kota Bandung, intinya saling menjagalah,” ujarnya.

Belakangan ini memang tengah marak penghapusan mural yang dinilai mengandung kritik. Kepala Bidang Riset dan Edukasi Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), Ahmad Ilham Wibowo mengatakan bahwa tindakan membuat mural yang bermuatan kritik merupakan salah satu perwujudan dari kebebasan berpendapat atau memberikan kritik dalam bentuk tulisan yang telah dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28 UUD NRI 1945.

“Termasuk melakukan penghapusan terhadapnya, kecuali di dalamnya terdapat muatan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia. Atau pembuatan mural dilakukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti tempat ibadah,” ungkapnya.

Namun, berdasarkan Pasal 28J UUD NRI 1945, pemerintah memang boleh membatasi hak tersebut dengan beberapa syarat.

D For GAEKON