Dipecat Lantaran Hamili Perempuan, Eks Anggota Polisi Gugat Kapolda NTT Ke PTUN

0

Dipecat Lantaran Hamili Perempuan, Eks Anggota Polisi Gugat Kapolda NTT Ke PTUNGaekon.com – Eks anggota Polri berpangkat Bripda, Johanes Imanuel Nenosono tak terima dipecat dari dinas lantaran perbuatan asusilanya. Kini ia menggugat Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.

Melansir dari Suara.com, Mantan anggota Polres TTS itu dipecat September lalu sesuai nomor surat Kapolda NTT nomor: KEP/393/IX/2021 karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) huruf B, pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Menanggapi hal itu, Kapolda NTT mengatakan bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

“Saya siap hadapi gugatan itu.” kata Latif.

Latif juga mengatakan tidak ada ampun soal pecat dan merupakan hal biasa itu PTUN. Polda NTT siap menghadapi dengan baik dan sesuai aturan. Menurut Latif jika membaca kronologis kasusnya sudah kelihatan sekali sangat melukai hati dan nurani masyarakat.

“Bisa dibayangkan betapa kecewanya orang tua anak gadis tersebut dan betapa malunya wanita tersebut harus menanggung beban derita seperti itu,” tambahnya.

Latif menegaskan bahwa jika yang bersangkutan bukan anggota Polri tidak akan berlaku aturan Polri, tetapi ketika ada yang memilih menjadi profesi Polri, wajib hukumnya patuh dan taat pada aturan

“Di Polri anggota bisa dipecat bukan hanya terlibat pidana, tetapi terlibat pelanggaran kode etik dan disiplin yang berat,” terangnya.

Sebelumnya, Johanes Imanuel Nenosono dipecat karena telah menghamili seorang wanita. Johanes disebut tak ingin bertanggung jawab dan tak mengakui itu adalah anaknya.

Bahkan sebelum korban melahirkan Johanes sempat menyuruh korban untuk menggugurkan kandungan dengan alasan akan mengganggu pekerjaannya, hal tersebut sesuai fakta persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan ia juga berhubungan di luar nikah dengan perempuan lain sebanyak tiga kali.

Hal yang memberatkan Johanes melakukan pelanggaran desersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin dari pimpinan lebih dari 30 hari (pelanggaran kumulatif).

Latif ingin agar hal seperti ini perlu diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa Polda NTT tidak main-main dengan prilaku anggota Polri yang merugikan masyarakat dan merusak nama baik Polri.

“Ini anggota giliran sudah dipecat baru paham bahwa jadi anggota Polri itu tidak mudah dan harus disyukuri, ini tipe anggota yang hanya mau haknya tapi tidak mau menjalankan kewajibannya,” tambahnya.

D For GAEKON