Ditjen Pajak Setuju NIK Akan Digunakan Sebagai Pengganti NPWP

0

Ditjen Pajak Setuju NIK Akan Digunakan Sebagai Pengganti NPWPGaekon.com – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa langkah menuju optimalisasi NIK semakin dekat. Salah satunya dengan penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP.

Melansir dari Kumparan, Zudan menyampaikan bahwa penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP telah disetujui oleh Ditjen Pajak.

“Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,” terangnya.

Optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya, mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.

“Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme,” jelasnya.

Sebelumnya, Zudan membeberkan langkah-langkah yang telah dilakukan Kemendagri untuk membangun era satu data di Indonesia dalam mendampingi kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Dinas Dukcapil Kota Bekasi.

Menurut Zudan, batu pertama pembangunan era satu data telah dimulai Kemendagri pada tahun 2013.

Berdasar pada UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kemendagri berperan sebagai integrator data.

“Pada tahun 2013, telah dilakukan kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 10 lembaga pengguna,” ungkap Zudan.

Zudan mengatakan sejak saat itu jumlah lembaga pengguna hak akses verifikasi data Dukcapil terus meningkat pesat.

“Di tahun 2017, jumlah pemanfaat data kependudukan Dukcapil meningkat drastis menjadi 716 lembaga, hingga per September tahun ini sudah ada 3.904 lembaga, baik lembaga pusat, maupun daerah,” ucap Zudan.

Melalui kampanye pemanfaatan hak akses verifikasi data tersebut lah, Kemendagri mendorong terjadinya era satu data.

Berbagai kementerian/lembaga mulai mencocokan datanya dengan Dukcapil sehingga perencanaan/pembangunan hingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran.

D For GAEKON