Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Tunda Migrasi TV Digital Sampai Covid-19 Mereda

0

Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Tunda Migrasi TV Digital Sampai Covid-19 MeredaGaekon.com – Rencana pengalihan siaran TV Analog ke TV Digital dibantah keras oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Republika, Bukan menolak, Bambang meminta agar pemerintah menunda pelaksanaan analog switch off (ASO) atau beralihnya siaran tv analog ke tv digital.

Bambang mengatakan bahwa pemerintah wajib mempertimbangkan timing dalam proses pelaksanaannya, mengingat pandemi Covid-19 masih terus membebani rakyat.

“Namun pemerintah juga semestinya harus mempertimbangkan timing dalam proses pelaksanaannya,” kata Bambang.

Bambang berharap agar pelaksanaan migrasi dari TV analog ke TV Digital ini ditunda sampai pandemi Covid-19 ini mereda.

Bambang juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, utamanya warga dari kalangan menengah ke bawah.

“Banyak masyarakat di kalangan bawah menjerit karena berbagai pembatasan akibat lonjakan kasus Covid-19 yang berdampak terhadap penghasilan dan perekonomian mereka. Jangan menambah beban dan kesulitan rakyat dululah,” ujarnya.

Migrasi Dibutuhkan Untuk Penyelenggaraan Layanan 5G

Menurut Bambang, tahap migrasi TV analog ke digital memang perlu dilakukan. Pasalnya, hal ini untuk menghemat penggunaan frekuensi. Selain itu, migrasi dibutuhkan agar bisa dialihkan kepada layanan telekomunikasi, termasuk penyelenggaraan layanan 5G. Namun tetap harus dipertimbangkan timingnya.

Analog Switch Off dilakukan dengan tujuan untuk menata pita frekuensi 700 Mhz yang selama ini dipakai penyelenggara TV analog.

Untuk migrasi, diperlukan perangkat Set Top Box (STB) agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan siaran TV digital, jika TV yang mereka miliki masih berbentuk tabung atau TV analog.

Sementara itu, Harga Set Top Box yang diperlukan untuk TV tabung agar bisa mendapat siaran TV digital berkisar Rp 195 ribu sampai dengan Rp 375 ribu.

Dengan harga tersebut, Menurut Bambang cukup signifikan bagi masyarakat kalangan bawah. Meskipun Kemenkominfo menyiapkan subsidi perangkat STB gratis bagi keluarga miskin, namun Bambang menilai hal itu bukan solusi yang ideal.

D For GAEKON