DPRD Kota Mojokerto kecewa dengan program jaminan sosial nasional BPJS Kesehatan. Menurutnya, program itu tidak efektif dan efisien. Dewan menyarankan Pemkot Mojokerto untuk berani meninggalkan BPJS Kesehatan.

Sebagai gantinya, pemkot lebih baik kembali ke program lama yaitu Jamkesda atau program total coverage. Program yang didanai APBD pernah dijalankan Pemkot Mojokerto mulai 2014 sampai 2017.

Program itu memiliki sejumlah keunggulan dibanding BPJS. Warga kota bisa berobat gratis ke puskesmas hanya dengan membawa KTP. Nantinya, rumah sakit atau puskesmas yang meminta klaim biaya perawatan pasien langsung ke Dinkes Pemkot Mojokerto.

“Kalau menurut kami lebih efektif dan efisien yang dulu (total coverage). Kalau bicara Universal Health Coverage, kami sudah total coverage waktu ada Jamkesda dulu. Kalau ngomong efektif, kami lebih sepakat dengan pola-pola yang dulu. Cuman BPJS Kesehatan ini kan kebijakan nasional,” aku Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto.

Selain tak ruwet soal administrasi, program Jamkesda ini juga efisien. Pemkot hanya membayar klaim warganya yang benar-benar sakit.

“Masyarakat akan sangat diuntungkan karena tidak ribet administrasinya. Pemkot Mojokerto juga diuntungkan lebih efisien anggarannya karena tidak membayar premi tiap bulan,” tukasnya.

Jika pemkot tidak menyetujui usul dewan, pihaknya meminta agar proses administrasi di BPJS Kesehatan dipermudah dengan cara cukup membawa KTP.

“Misalnya khusus warga kota cukup pakai KTP dan KK untuk berobat. Sehingga tidak perlu ribet dengan administrasi. Administrasinya ya biar diurus Pemkot ke BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Pemkot Mojokerto sendiri telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) sejak 2018. Pemkot mengklaim 98,7 persen dari 127.279 warga Mojokerto telah tercover jaminan kesehatan. Sebanyak 53.000 jiwa diantaranya menjadi penerima bantuan iuran daerah (PBID).

Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi puluhan ribu PBID itu ditanggung sepenuhnya oleh Pemkot Mojokerto. Sehingga 2020 ini, Pemkot harus menyiapkan anggaran Rp 26.712.000.000 untuk membayar premi. Karena iuran BPJS Kesehatan naik mulai awal tahun ini dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa.

Namun, Pemkot Mojokerto sempat kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan anggaran iuran BPJS Kesehatan tersebut. Besaran iuran yang naik hampir dua kali lipat membuat Pemkot kekurangan anggaran. Pasalnya, alokasi APBD 2020 untuk membayar premi hanya Rp 14.026.482.100. Tak tanggung-tanggung, kekurangan anggaran mencapai Rp 12.685.517.900.

Setelah membahasnya dengan DPRD Kota Mojokerto dan BPJS Kesehatan, Pemkot Mojokerto mengklaim telah mengatasi kekurangan anggaran tersebut. Salah satunya menggunakan penerimaan pajak rokok Rp 3.301.820.195. Sedangkan sisanya Rp 9.383.697.705 diatasi dengan melalukan sejumlah efisiensi di APBD 2020.

Sayangnya, meski sempat terseok-seok untuk menutup kekurangan anggaran, ditambah lagi adanya dorongan dari dewan untuk kembali ke program lama, Pemkot Mojokerto memilih tetap melanjutkan program UHC.

“Pertimbangan UHC itu. Kami ingin mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai UHC secara nasional. BPJS mempunyai prinsip gotong royong untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap warga negara,” tandas Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto Hatta Amrulloh.

K For GAEKON

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here