Dua Jenderal Polisi Tersangka Kasus Djoko Tjandra Disidang 2 November

0

Dua Jenderal Polisi Tersangka Kasus Djoko Tjandra Disidang 2 NovemberGaekon.com – Dua jenderal polisi yang menjadi tersangka kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra bakal segera disidang. Rencananya, sidang perdana kasus itu dijadwalkan pada Senin 2 November 2020.

Para tersangka adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, yang diduga penerima suap, serta Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi sebagai pemberi suap.

“Sidang pertama direncanakan hari Senin, 2 November 2020,” ujar Bambang Nurcahyono selaku Kepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2020).

Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat. Berkas perkara untuk empat tersangka itu disusun terpisah tetapi majelis hakimnya sama, yaitu Muhammad Damis sebagai ketua majelis hakim dibantu anggota majelis Saefuddin Zuhri dan Joko Subagyo.

Selain itu, PN Jakpus telah menerima berkas perkara suap berkaitan dengan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan tersangka Andi Irfan Jaya. Andi Irfan menyusul Pinangki Sirna Malasari, yang sebelumnya duduk lebih dulu di kursi pesakitan dalam perkara itu.

Untuk perkara Andi Irfan juga disebutkan sidang perdananya pada 2 November 2020. Sedangkan susunan majelisnya adalah IG Eko Purwanto sebagai ketua majelis hakim dibantu Sunarso dan Moch Agus Salim.

Sebenarnya Djoko Tjandra juga tersangkut sebagai tersangka dalam perkara suap terkait pengurusan MA. Berkas perkaranya pun sudah dilimpahkan ke PN Jakpus. Namun dakwaannya disusun menjadi satu dengan sangkaan suap terkait penghapusan red notice.

“Perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung RI atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dan perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice/DPO atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra, berdasarkan Pasal 141 KUHAP digabungkan dalam satu surat dakwaan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso dalam keterangan pers tertulis, Jumat (23/10).

K For GAEKON