Dugaan Ketidaknetralan Risma di Pilkada Surabaya Begini Respon DKPP

0

Dugaan Ketidaknetralan Risma di Pilkada Surabaya Begini Respon DKPPGaekon.com – Mengenai adanya aduan soal keterlibatan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2020, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad akhirnya menanggapi permintaan tersebut. Dirinya berkeyakinan bahwa Risma mampu memosisikan dirinya, baik sebagai wali kota maupun kader partai.

Ia juga mengatakan bahwa ia sudah menerima kabar aduan tersebut saat tiba di Kota Surabaya untuk melaksanakan persidangan berupa aduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya pada Kamis (22/10/2020).

“Kalau ditanya soal ini saya belum mendalami laporannya. Ada japrian dari teman di Jakarta, menyebutkan wali kota (Risma) sudah mulai seksi-seksi dan mulai mengisi panggung dalam rangka pergantian beliau sebagai wali Kota,” ujarnya, Jumat (23/10/2020) dikutip dari Idntimes.com.

Menurutnya, aduan tersebut nantinya akan segera diproses lebih lanjut. Apalagi, Kota Surabaya adalah salah satu barometer pelaksanaan pesta demokrasi di Jawa Timur maupun Indonesia. Dirinya juga memastikan bahwa penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya menjalankan tugas dan etiknya dengan baik.

“Kota Surabaya menjadi barometer Jawa Timur, begitu juga Jawa Timur adalah barometer Indonesia. Jika Surabaya kondusif, maka Jatim ikut kondusif, dan Indonesia juga kondusif,” ungkapnya.

Akan tetapi, Muhammad tetap berpesan kepada Risma agar ia memahami posisinya dengan baik. Sebagai seorang politikus senior dan tokoh birokrat, seharusnya Risma paham bagaimana bersikap ketika ia menjadi seorang wali kota maupun menjadi kader PDI Perjuangan yang mengusung salah satu pasangan calon dari partainya.

“Kami berharap beliau memberi suri teladan yang baik. Kalau sebagai wali kota tegak lurus, tak ke kanan dan ke kiri. Sebagai wali kota dan juga kader partai harusnya ada batasannya. Saya berkeyakinan Bu Risma paham akan hal tersebut,” tutupnya.

Sebagai informasi, dilaporkannya Risma oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim ke Bawaslu Kota Surabaya atas dugaan ketidaknetralannya. Namun oleh Bawaslu, aduan tersebut dianggap tidak bisa diproses lebih lanjut. Kemudian, KIPP akhirnya melaporkan Bawaslu Surabaya ke DKPP lantaran tak puas dengan keputusan tersebut.

“KIPP menyatakan mosi tidak percaya pada Bawaslu Surabaya. Kami laporkan terkait dugaan etik, karena penanganan tidak sesuai dengan tata cara sesuai dengan UU. Ada apa dengan Bawaslu? Ada apa hubungan Bawaslu dengan wali kota Surabaya, kok seolah-olah terkesan diistimewakan?” ujar Ketua KIPP Jatim, Novli Bernado Thyssen, Jumat (16/10/2020).

Z For GAEKON