Eks Pegawai KPK Jualan Baju Online, Herbert Nababan: Paling Penting Mendapatkan Sesuatu Secara Halal Dan Tidak Melanggar HAM

0

Eks Pegawai KPK Jualan Baju Online, Herbert Nababan: Paling Penting Mendapatkan Sesuatu Secara Halal Dan Tidak Melanggar HAMGaekon.com – Eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat lantaran dianggap tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kini banting setir ke dunia usaha. Pasca sebelumnya Tigor Simanjuntak dikabarkan berjualan nasi goreng, kini Herbert Nababan berjualan pakaian secara online.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, Nababan kini membantu istrinya yang sudah dua tahun terakhir berjualan online pakaian anak dan kebutuhan khusus anak-anak lainnya seperti sabun dan sampo melalui e-commerce.

“Usaha yang dilakukan ini  tentu sebagai upaya kami sebegai keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasca 30 September tentu membantu istri jualan online dan Puji Tuhan dari hasil jualan online tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Usaha yang dijalaninya itu tak selalu mulus, Herbert menceritakan suka dukanya memulai jualan online. Salah satunya mencari supplier, karena supplier menentukan harga jual agar bisa bersaing dengan penjual online lain yang telah eksis sebelumnya. Hal yang sama sekali sebelumnya tidak ia kerjakan.

“Paling penting dari kegiatan jualan online yang saya lakukan tersebut adalah untuk mendapatkan sesuatu secara halal, tidak melanggar HAM, tidak memanfaatkan pengaruh ataupun jabatan saya sebelumnya di KPK untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” katanya.

Berharap Tidak Ada Lagi Pegawai KPK Yang Disingkirkan

Herbert berharap, ke depan tidak akan ada lagi orang seperti 57 mantan pegawai KPK lainnya, disingkirkan melalui cara seperti yang mereka alami.

“Bagaimana kita mau melakukan upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan sesuai aturan hukum jika ternyata penegak hukumnya sendiri melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan hukum,” terangnya.

Mantan penyidik senior di kedeputian penindakan ini bergabung dengan KPK, 18 Oktober 2005 melalui program Indonesia Memanggil 1 (IM 1).

“Sebagai pegawai KPK, tentu saya sangat kecewa dengan adanya TWK ini dan Presiden juga terkesan seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sudah sangat jelas pidato Presiden Jokowi pada pertengahan Juni yang berisi instruksi kepada Pimpinan KPK, tetapi kesannya instruksi Presiden tersebut tidak dianggap oleh Pimpinan KPK,” katanya.

Dari situlah Herbert yakin bahwa TWK sudah dirancang sedemikian rupa oleh Pimpinan KPK untuk menyingkirkan orang-orang tertentu.

Pada tanggal 30 September menjadi hari terakhirnya mengabdikan diri di lembaga antirasuah yang selama 15 tahun ia berada di dalamnya. Lelaki yang pernah di posisi fungsional di Deputi Pencegahan Korupsi dan fungsional Direktorat Kerja sama antar lembaga ini.

D For GAEKON