Fakta Baru, Eks Satpam KPK Ngaku 2 Tahun Lalu Dipecat Gara-Gara Jepret Bendera Mirip HTI Di Ruang Pegawai

0

Fakta Baru, Eks Satpam KPK Ngaku 2 Tahun Lalu Dipecat Gara-Gara Jepret Bendera Mirip HTI Di Ruang PegawaiGaekon.com – Usai memberhentikan pegawai yang tak lolos TWK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menjadi sorotan. Baru-baru ini terungkap soal pemecatan satpam di KPK hanya karena memotret sebuah bendera.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Suara.com, fakta ini diungkap sendiri oleh mantan satpam KPK, Iwan Ismail. Ia menceritakan bahwa telah dipecat 2 tahun yang lalu tanpa sidang kode etik.

Mengaku Dipecat Karena Memotret Bendera Di Ruang Pegawai KPK

Iwan mengaku dipecat lantaran memotret sebuah bendera di ruang pegawai KPK.

Ramainya riak-riak kegaduhan permohonan keadilan hasil dari TWK KPK RI dengan ini saya memberikan informasi sesuai slogan ‘BERANI JUJUR HEBAT’ jangan di plesetkan menjadi ‘BERANI JUJUR PECAT’ agar menjadi pertimbangan untuk menanggapi kegaduhan 56 pegawai yang memaksa diangkat ASN,” tulis Iwan.

Iwan mengatakan bahwa selama ini dirinya diam dan menerima keputusan meski tanpa ada keadilan.

Selama ini saya diam dan menerima keputusan tanpa ada keadilan, biarkan Allah SWT yang membalas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini eks Pengamanan KPK yang di paksa mundur tanpa proses sidang kode etik, sepihak di paksa memilih untuk mundur atau diberhentikan dengan tanpa ada pembelaan melalui proses sidang kode etik,” lanjutnya.

Iwan mengaku bahwa bendera yang dipotretnya itu mirip dengan simbol HTI. Ia menjepret bendera itu yang terpasang di meja kerja pegawai KPK. Namun Iwan tak mengetahui pasti siapa yang memasang bendera tersebut.

Sehabis ada demo besar di gedung KPK tanggal 20 September 2019 dengan isu ‘KPK Taliban’, maka pada malam hari selepas piket pengamanan saya kembali bersama teman saya naik ke lantai 10. Di sana, masih kedapatan melihat bendera hitam putih (milik HTI) yang masih terpasang di meja kerja yang sama,” ceritanya.

Usai melihat bendera tersebut, Iwan akhirnya memotret untuk dijadikan bahan laporan dengan asumsi bendera itu yang menjadi gaduh KPK Taliban. Setelah memfoto bendera, Iwan membagikan hasil jepretan itu ke grup WhatsApp Banser Bandung untuk mendiskusikan bendera itu.

Karena waktu itu hari Jumat malam dan waktunya besok lusa saya libur. Maka saya berniat bikin laporan pada hari Seninnya. Pada malam hari menjelang pulang kampung, saya konsultasi dengan teman-teman saya di jajaran group WA Banser Kab. Bandung mengenai adanya Bendera HTI di gedung KPK yang mungkin menjadi pemicu alasan adanya demo KPK Taliban,” cerita Iwan.

Namun foto itu justru menjadi viral dan membuat Iwan dipecat dari jabatannya sebagai satpam di KPK.

Namun tanpa saya sadari bendera itu viral di medsos selang 2 hari ketika saya libur. Hari Senin saya masuk kerja langsung ada panggilan untuk menghadap pengawas internal KPK. Tanpa pikir panjang, saya langsung menghadap sesuai niat melaporkan foto di hari Jumat yang menurut saya sebagai pelanggaran kode etik pegawai,” katanya.

Tanpa disangka saya diperiksa seharian full day dan dilakukan BAP. Saya merasa malah menjadi tersangka atas viralnya bendera hitam putih di medsos. Ketika tahu background saya anggota banser, mereka (PI-KPK) begitu gencar memberikan pertanyaan seputar organisasi saya sampai mereka mengambil HP saya sebagai bahan bukti,” tambahnya.

Saat itu Iwan diberikan keringanan dengan dicabutnya surat PTDH, namun harus mengundurkan diri. Iwan mengenang kala itu ia hanya diam dan menerima keputusan itu meski merasa tidak adil. Namun, ia kini mengakui ingin menceritakan kejadian itu ke publik.

Ia menuntut keadilan melalui surat terbuka ini. Ia mempertanyakan integritas KPK yang memecat dirinya bahkan 56 pegawai lainnya tanpa sidang etik.

Pesan saya, apakah ini keadilan bagi saya yang menurut saya berintegritas bekerja demi Merah Putih melawan pegawai yang terpapar karena Hitam Putih? Kenapa para pegawai yang tidak lulus TWK nggak ikhlas saja seperti saya?” tanyanya.

Itukan urusan internal pegawai, kalau mau menggugat apakah boleh saya menggugat kembali setelah hampir 2 tahun saya diam? Apakah surat PDH ini sah tanpa adanya dasar surat pengunduran diri saya?” lanjutnya.

D For GAEKON