Kasus Pencemaran Nama Baik, ELSAM Minta Jokowi Kabulkan Permohonan Amnesti Saiful Mahdi

0

Kasus Pencemaran Nama Baik, ELSAM Minta Jokowi Kabulkan Permohonan Amnesti Saiful MahdiGaekon.com – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meminta Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan permohonan amnesti Dosen Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi terpidana kasus UU ITE.

Melansir dari Tempo, Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan bahwa Permohonan itu sebagai bentuk presiden menjamin perlindungan kebebasan berpendapat.

“Permohonan mengabulkan amnesti sebagai bentuk komitmen presiden untuk menjamin perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagai elemen esensial dari demokrasi,” ujarnya.

Wahyudi menilai bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi, gagal membedakan antara kritik dengan pencemaran nama baik sebagai spesies dari genus tindak pidana penghinaan.

Wahyudi menilai, peradilan gagal menerapkan unsur-unsur pidana pencemaran nama, sehingga gagal membedakan antara kritik sebagai suatu ekspresi yang dilindungi, dengan tindakan pencemaran nama baik.

ELSAM juga meminta pemerintah dan DPR serius melanjutkan proses revisi terhadap UU ITE, termasuk materi Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (2), yang rumusannya cenderung karet dan multi-tafsir.

Selain itu pihaknya juga meminta Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya agar menyediakan panduan penanganan perkara berdimensi kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan medium teknologi informasi dan komunikasi.

“Juga menyediakan bimbingan teknis bagi para hakimnya, khususnya dalam mengadili kasus-kasus yang berdimensi kebebasan berekspresi dan berpendapat, baik yang melalui medium daring maupun luring,” ucap Wahyudi.

Tujuan utama hadirnya hukum pencemaran nama baik pada dasarnya adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi sebagai bagian dari privasi seseorang.

Namun jika diterapkan dengan tidak hati-hati, justru akan menghambat penikmatan kebebasan berekspresi dan berpendapat (antinomi). Oleh sebab itu, hukum pencemaran nama baik harus dibatasi secara ketat.

Untuk diketahui, Saiful Mahdi dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik berbekal tulisan di grup Whatsapp setelah mengkritik proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen di Fakultas Teknik universitasnya.

D For GAEKON