Fatia Adukan Luhut Ke Komnas HAM, Usai Dipolisikan

0

Fatia Adukan Luhut Ke Komnas HAM, Usai DipolisikanGaekon.com – Usai dilaporkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ke polisi, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti kini mengadu ke Komnas HAM.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Kumparan, anggota tim sekaligus kuasa hukum Fatiah, Andi Muhammad Rezaldy meminta kepada pihak Komnas HAM untuk mendalami ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM.

“Pada intinya dari temuan-temuan yang kita sampaikan itu, kami meminta kepada komisioner Komnas HAM atau Komnas HAM untuk mendalami lebih jauh terkait adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Andi.

Andi mengatakan kliennya meyakini betul soal kesahihan kajian yang dilakukan termasuk beberapa temuan di dalamnya yang mengindikasikan adanya kepentingan ekonomi, politik, militer, di Papua.

“Pada intinya kami menyampaikan beberapa hal, satu di antaranya berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh KontraS dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang terlibat, terkait kepentingan ekonomi politik militer di Papua,” ucapnya.

Andi juga mengatakan bahwa selain KontraS, ada berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang melakukan penelitian itu, salah satunya dari ICW.

“Nah selain KontraS dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang melakukan penelitian itu juga ada dari kawan-kawan ICW, yang juga melakukan penelitian, terkait potensi konflik kepentingan yang dilakukan oleh pejabat publik,” sambungnya.

Andi mengadukan ke Komnas HAM, pasalnya kliennya kini patut memperoleh perlindungan terkait laporan ke polisi yang berpotensi pemidanaan.

“Terkait hal itu ini tentunya bisa dimaknai sebagai suatu bentuk serangan karena penelitian yang sudah dilakukan. Sekali lagi apa yang sudah disampaikan kawan-kawan ICW, KontraS, dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya itu berdasarkan penelitian yang sudah dibuat,” ungkap Andi.

Andi menilai upaya pelaporan yang dilakukan Luhut dinilainya sebagai upaya menghalangi hak seseorang. Padahal penelitian dan riset yang disampaikan Fatia, kata Andi, merupakan bagian dari kebebasan ekspresi yang jelas dilindungi oleh undang-undang.

“Jelas apa yang disampaikan kawan-kawan dari ICW, KontraS dan kawan lainnya itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mana menurut berdasarkan konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan kita itu dijamin oleh negara untuk diberikan jaminan perlindungan,” kata Andi.

Sebelumnya, Luhut melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini bermula dari wawancara Fatia oleh Haris Azhar, yang ditayangkan di Channel YouTube Haris Azhar.

Fatia Menyebut Luhut Bermain Dalam Bisnis Tambang Di Papua

Dalam video berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA!!” Fatia menyebut bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtra Group sahamnya dimiliki oleh Luhut, bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu Papua.

Luhut menilai isi video itu tidak benar sehingga melayangkan somasi agar Haris dan Fatia meminta maaf. Namun tidak dilakukan sehingga ia menempuh jalur hukum.

D For GAEKON