FPI Resmi Dibubarkan, Cita-cita Gus Dur Terwujud

0

FPI Resmi Dibubarkan, Cita-cita Gus Dur TerwujudGaekon.com – Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan pemerintah hari ini, Rabu 20 Desember 2020. Pembubaran itu membuat angan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid terwujud. Gus Dur sempat berkeinginan membubarkan FPI.

Gus Dur mengaku sudah 15 tahun berjuang agar FPI dibubarkan. Namun, saat dia menjadi presiden, pembubaran FPI tidak menjadi prioritasnya. “Orang kerja kan punya prioritas. Prioritas saya untuk menjaga Indonesia tetap satu, tidak terurai,” kata Gus Dur.

Demikianlah alasan Gus Dur menjawab pertanyaan mengapa tidak membubarkan FPI saat menjadi presiden. Hal ini disampaikan Gus Dur dalam jumpa pers di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2008).

Gus Dur mengaku sudah 15 tahun lebih meminta FPI dibubarkan (FPI baru lahir pada 1998, red). Namun tidak ada yang mendengarkannya.

“Saya akan lebih berterima kasih lagi kalau FPI dibubarkan. Saya minta agar FPI dibubarkan. Kalau tidak ya kita bubarkan sendiri. Memangnya hanya pemerintah yang bisa bertindak,” ujarnya.

Saat ditanya kenapa Gus Dur malah keras, bukan menganjurkan FPI dan massa PKB berdamai, dia menyebut tidak keras.

“Oh tidak keras. Di mana bertindak keras. Menuntut pembubaran itu memang seperti itu. Saya tidak pernah memerintahkan (kekerasan),” sahut Gus Dur dengan gayanya yang santai.

Sebelumnya, Imam Besar FPI Habib Rizieq berang mendengar seruan Gus Dur itu. Ketua FPI itu melontarkan ejekan terhadap mantan presiden RI itu.

“Waktu Gus Dur jadi Presiden, dia ingin membubarkan FPI tapi mengapa Gus Dur yang bubar. Bukan FPI yang akan bubar, tapi kami yang akan membubarkan Gus Dur,” seru Habib Rizieq di markas FPI di Jl Petamburan III, Slipi, Jakarta, Senin (2/6/2008).

Namun, pada akhirnya keinginan Gus Dur itu terwujud. Pemerintah resmi melarang FPI berkegiatan, beserta simbol dan atributnya, di wilayah NKRI.

Menko Polhukam Mahfud Md mengumumkan FPI sebagai organisasi terlarang. FPI tidak memiliki legal standing.

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/2020).

Mahfud membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI. Salah satunya FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

“Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” sebut Mahfud.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan FPI tak memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin.

“Surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019, dan sampai saat ini Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKD itu. Oleh karena secara de jure, 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar,” ujar Edward, yang akrab disapa Eddy, di gedung Kemekopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

K For GAEKON