April 2019 menjadi bulan hoki bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab Kemenkeu resmi telah mencairkan kenaikan gaji PNS yang sudah jauh-jauh hari diteken oleh Presiden Jokowi. Melalaui PP No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.  Gaji baru PNS tersebut mengalami Kenaikan sebesar 5%.

Dalam PP tersebut, gaji terendah golongan 1/A masa kerja 0 tahun yang sebelumnya Rp 1.486.500 naik menjadi Rp 1.560.800. Kemudian gaji tertinggi adalah PNS golongan IV/2 dengan masa kerja lebih dari 30 tahun dari yang semula RP 5.620.300 menjadi Rp 5.901.200.

Kok kecil ya? Sabar, itu baru gaji pokoknya saja. Diluar itu, mereka berhak menerima berbagai macam tunjangan yang nyatanya tetap membuat ngiler para pelamar CPNS. Seperti tunjangan kinerja yang nilainya bisa mencapai puluhan juta. Misalnya tunjangan pegawai Kemenkeu tertinggi dengan masa kerja 27 tahun bisa menembus Rp 46,95 juta. Sedangkan di kementerian perhubungan, pertanian, perindustrian dan perdagangan tunjangan kinerjanya bisa mencapai angka Rp 33,2 juta.

Tunjangan kinerja terendah di lingkungan kementerian menerima Rp 2,53 juta. Selain tunjangan kinerja PNS masih akan mendapat fasilitas kendaraan dinas, tunjangan uang makan, jabatan, suami/istri, anak, dan perjalanan dinas.

Dimanjakan dengan aneka ragam fasilitas yang mereka dapatkan, tak membuat korps negara tersebut meningkat kinerjanya. Malah korps tersebut menyumbang pelaku korupsi terbanyak berdasarkan laporan tahunan ICW 2018. Dirilis akhir April 2019, laporan tersebut mengumpulkan data putusan perkara korupsi oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai MA. Koleksi data dilakukan sejak 1 Januari – 31 Desember 2018.

Posisi pertama terdakwa pelaku korupsi adalah pegawai Pemda berjumlah 319 orang. Peringkat kedua ditempati pihak swasta yang berjumlah 242 terdakwa. Bila dibandingkan dua tahun silam, dominasi pelaku korupsi dari PNS tetap tidak berubah.  Pada tahun 2017 ada 456 terdakwa pegawai pemda dan 224 terdakwa swasta. Sedangkan pada 2016 ada 217 pegawai pemda dan 150 swasta yang terjerat kasus korupsi.

ICW juga memetakan aktor tersangka korupsi pada tahun 2018. Tiga besar berturut-turut dimulai dari ASN 375 tersangka (34,5%), swasta 235 tersangka (21,6%), dan ketua atau anggota DPR 127 tersangka (11,7%).

Di tengah upaya reformasi birokrasi yang merupakan program prioritas pemerintah, timbul pertanyaan menggelitik. Mengapa praktik korupsi masih menjangkiti PNS yang ironisnya adalah bagian dari pemerintah itu sendiri? Bila didedah ternyata banyak faktor yang menjadi penyebab munculnya praktik korupsi dilingkungan birokrat.

Penyebab mendasar adalah dari kondisi budaya kerja yang telah ada. Kultur sentralistik rasa feodal peninggalan sejak era kolonial hingga Soeharto membuat kekuasaan berada penuh pada pemerintah pusat. Hal demikian menyebabkan atasan sangat memiliki kuasa penuh pada bawahan. Sementara bawahan takut setengah mati pada atasan hingga mau melakukan apa saja untuk memberikan upeti sesuai permintaan atasan.

Contoh buruk yang dilakukan oleh pemimpin pada bawahan tersebut membuat korupsi menjadi hal lumrah di lingkungan birokrat. Pengaruh pemimpin yang tidak ideal tersebut secara sadar atau tidak malah membuat bawahan juga pintar untuk mencari celah korupsi.

Faktor lain yang juga mendasar adalah buruknya mentalitas para birokrat. Budaya kerja yang sudah sakit akut plus langkanya SDM PNS yang memiliki mentalitas bagus membuat korupsi sulit diberantas. Beberapa hal terkait kedisiplinan, etos kerja, efisiensi, efektivitas dan produktivitas pada sistem birokrasi Indonesia memang belum menggembirakan. Belum lagi soal tranparansi anggaran dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang kurang baik. Mau gaji tinggi berapapun kalau mentalitas nya buruk ya jangan berharap korupsi bisa optimal ditekan.

Mengaca Dari Negara Maju

Lalu bagaimana praktik korupsi PNS di negara lain? Rupanya semaju apapun negaranya tidak menjamin praktik korupsi di lingkungan birokrat bisa nihil diberantas. Pemerintah Singapura melalui badan anti korupsi CPIB (Corrupt Practicies Investigation Bureau) menunjukkan data dari tahun ke tahun perbandingan aktor korupsi di Singapura. Berbeda dengan tanah air, aktor korupsi di Singapura ternyata malah didominasi oleh sektor swasta.

Pada tahun 2014, ada 148 pekerja swasta (88%) yang diadili karena melakukan tindak korupsi. Sementara di sektor publik, terdapat 20 PNS (12%) yang diadili. Angka ini terus turun ke tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015, ada 109 pekerja swasta (91%) dan 11 PNS (9%) yang terlibat korupsi. Sementara di tahun 2016, angka itu turun menjadi 96 pekerja swasta (96%) dan 4 PNS (4%) yang diadili.

Dari data tersebut terlihat jelas bagaimana para PNS di Singapura memiliki integritas yang jauh lebih baik dari pada PNS tanah air. Singapura memang kondang jadi negara yang hati-hati betul dalam memilih PNS. Pemilihan birokrat disana dilakukan oleh Civil Service Commission yang independen dan bukan oleh politisi. Hal tersebut merupakan langkah mencegah korupsi di lingkungan pejabat publik.

Pencegahan korupsi juga menjadi faktor kunci keberhasilan Prancis. Lewat Ecole National d’administration (ENA) pemerintah Prancis menjaring pegawai negeri maupun lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di seantero negeri untuk dijadikan birokrat yang bermutu.

ENA didirikan pada 1945 di masa pemerintahan Charles de Gaulle. ENA memang dibuat sebagai lembaga pelaku reformasi birokrasi. Sistem ENA didesain sehingga lulusannya kompeten di bidang pemerintahan dan mampu berperan sebagai pemimpin demi kemajuan negara.

Rekrutmen peserta ENA ditempuh selama tiga bulan. Di proses akhir dilakukan grand interview selama 45 menit. Selama masa tiga bulan itu merupakan proses yang rumit. Sebab meski sudah mengikuti segala prosesi namun bila wawancara dianggap kurang maka besar kemungkinan akan tercoret sebagai kader karena tidak memenuhi syarat.

ENA memang telah berhasil menjadikan lulusannya sebagai pejabat yang berkualitas di Prancis. Beberapa elit jebolan ENA diantaranya adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron, Mantan Presiden Jacques Chiraq, Valery Giscard d’Estaing, Perdana Menteri Eduard Balladur, Michel Rocard, Alain Juppe, Laurent Fabius, Lionell Jospin dan Jean-Marie Messier.

Dari kedua negara terebut kita dapat amati bahwa wilayah pencegahan menjadi spotlight yang serius dalam pemberantasan korupsi kedua negara maju tersebut. Tinggal mau atau tidak pemerintah Indonesia belajar dari keduanya.

Mungkin akan enak didengar, bila suatu saat nanti Jubir atau Ketua KPK bikin konferensi pers tentang capaian keberhasilan pencegahan korupsi. Sebab, berita soal OTT sangat sering kita dengar dan tiada pernah bikin koruptor jera.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here