Gara-Gara Netflix cs Dipajaki, Trump Murka

0

Gaekon.com – Presiden Donald Trump tengah melakukan sebuah investigasi terkait sejumlah negara yang akan mengenakan pajak pada beberapa layanan perusahaan digital. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Robert Lighthizer mengatakan investigasi ini dilakukan karena Presiden Donald khawatir bahwa mitra dagangnya akan melakukan sebuah skema pajak yang menargetkan sejumlah perusahaan Amerika Serikat secara diskiriminasi.

Robert Lighthizer juga mengatakan bahwa, pemerintah AS dengan tegas akan melakukan segala cara untuk melindungi dan membela dari segala bentuk upaya diskriminasi bisnis.

“Kami siap untuk mengambil semua tindakan untuk membela bisnis dan kepentingan kami dari diskriminasi semacam itu,” ungkapnya seperti dilansir GAEKON dari Reuters, Kamis (4/6/2020)

Yang dimaksudkan layanan perusahaan digital adalah Netflix, Google, Facebook dan sejumlah penyedia layanan digital lainnya.

Ada beberapa negara yang akan menjadi rencana investigasi AS. Negara-negara tersebut meliputi Uni Eropa termasuk 9 negara lainnya, yaitu Australia, Brasil Inggris, Republik Cekp, India, Indonesia, Italia, Spanyol dan Turki.

Tahun lalu Prancis memperkenalkan proposal pajak digital sebesar 3% dari penghasilan perusahan digital Amerika Serikat. Diketahui besarnya mencapai US$563 Juta. Investigasi inilah yang berpotensi memicu perang dagang baru.

Sehingga Donald Trump murka dengan adanya kebijakan ini. Sehingga AS menaikkan tarif pajak hingga 100% dari produk-produk asal Prancis yang dieskpor ke AS. Hal itu dilakukan sebagai balasan setelah Perancis meluncurkan proposal aturan pajak digital sebagai dasar menarik pajak dari perusahaan over the top. Namun, perang dagang ini akhirnya tak terjadi setelah AS dan Prancis melakukan negosiasi.

Sementara itu, di Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, pajak pertambahan nilai (PPN) 10% baru saja dicetuskan baru-baru ini. Sehingga dengan adanya ketentuan ini, Netflix cs dan para konsumen hanya bertindak sebagai kolektor dan menyetorkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Memang pajak penghasilan (PPh) masih belum diterapkan. Seperti yang diketahui bahwa, selama ini Netflix cs belum membayar pajak penghasilan, dikarenakan bukan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Kegiatan transaksi mereka juga tidak dilakukan di Indonesia. Pelanggan diwajibkan mentransfer biaya berlangganan tersebut pada rekening perusahaan di luar negeri

Z For GAEKON