Gas Industri Mahal, Komisi VII Tagih Kerja Presiden

0

Presiden Joko Widodo diberitakan sempat ingin berkata kasar karena harga gas khususnya untuk industri masih mahal. Menanggapi hal itu dewan pun mengritik keras.

Komisi VII DPR yang membidangi energi meminta Jokowi langsung bertindak mengatasi masalah itu. “Mestinya Presiden langsung bertindak saja. Kalau memang ada mafia, ungkapkan saja, dan ditindak sesuai prosedur hukum. Kita sedang membangun kondusivitas investasi, termasuk investasi di sektor migas, baik di hulu maupun hilir, mengingat terus menerus terjadi defisit energi, utamanya migas,” kata Ketua Komisi DPR Sugeng Suparwoto Selasa 7 Januari 2020.

Menurutnya, kepastian investasi harus dijamin oleh pemerintah dengan menciptakan suasana kondusif, kepastian hukum dan kemudahan lain. Selain itu, pemerintah juga harus membuat terobosan kebijakan agar pasokan tak turun.

“Semakin hari kian terasa defisit migas kita. Presiden, dalam hal ini pemerintah, mesti membuat terobosan kebijakan di sektor hulu agar lifting minyak kita tidak terus turun,” ujarnya.

Dalam dua sampai 3 tahun ke depan, menurut Politikus NasDem itu, akan terjadi krisi gas untuk industri maupun rumah tangga jika pemerintah tak ambil langkah strategis. Sehingga darurat migas itu harus diatasi dengan kebijakan mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang.

“Untuk jangka panjang, bagaimana menggairahkan kembali investasi di sektor hulu migas agar produksi migas kita kembali naik. Bagaimana agar target lifting minyak kembali di atas 1 juta barrel/hari. Demikian juga kapasitas dan kemampuan kilang kita, agar dapat mengolah diatas 1 barrel/hari. Untuk mengatasi kelangkaan gas perlu diambil langkah kebijakan DMO (domestic market obligation),” sebutnya.

“Pemerintah harus merundingkan kembali proporsi ekspor gas yang selama ini terjadi. Dengan British Petrolium (BP) misalnya, untuk gas tangguh yang diekspor ke China. Bagaimana volume ekspor gas alam kita dikurangi dan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik untuk listrik, industri, maupun rumah tangga,” sambungnya.

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menghitung ualng harga gas supaya kompetitif. Mahalnya harga gas itu membuat produk dalam negeri kalah saing. Dia mensinyalir harga gas yang tinggi itu memberi keuntungan pada mafia migas.

“Kalau tidak segera diputuskan ya akan gini terus. Pilihannya kan hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Saya tadi mau ngomong yang kasar tapi nggak jadi,” kata Jokowi.

K For GAEKON