Ibadah Ditiadakan Klub Malam Tetap Buka, Surat Edaran PPKM Makassar Bikin Geger Warganet

0

Ibadah Ditiadakan Klub Malam Tetap Buka, Surat Edaran PPKM Makassar Bikin Geger WarganetGaekon.com – Baru-baru ini viral di media sosial terkait surat edaran PPKM Darurat di Makassar. Surat edaran tersebut mendadak jadi sorotan pasalnya ada poin yang menerangkan bahwa ibadah ditiadakan namun klub malam tetap diizinkan buka.

Surat tersebut sempat dibagikan oleh akun Instagram @makassar_iinfo. Dalam surat edaran tersebut ada 16 poin aturan mengenai penerapan PPKM.

Mulai dari diberlakukannya PPKM Makassar yaitu pada Selasa (6/7) sampai Selasa (20/7) mendatang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui surat edaran Nomor: 443.01/334/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021,” tulis keterangan dalam surat tersebut.

Anehnya, dalam salah satu poin tersebut menyebutkan bahwa ibadah ditiadakan sementara klub malam tetap diizinkan buka.

Wali Kota Makassar perpanjang PPKM, poin 7 ibadah ditiadakan, poin 10 diskotik, club malam tetap buka,” tulis akun ini.

Pada poin 7 tertulis jika seluruh kegiatan ibadah akan ditiadakan selama pandemi Covid-19. Namun pada poin 10 disebutkan mengizinkan usaha karaoke, tempat hiburan, sampai klub malam tetap buka dengan syarat tutup lebih awal.

Hingga berita ini dibuat, foto berupa surat edaran itu telah mendapatkan lebih dari 20 ribu tanda like. Poin-poin itu langsung mengundang komentar warganet.

Ndak pantas jadi walikota,” sindir warganet.

Behh gila. Pemimpin kok gini amat yah wkkwkwkw,” tambah yang lain.

Ibadah ditiadakan? Club malam tetap buka? Sudahlah,” komen warganet.

Simple karena kalau rumah ibadah pemerintah gak dapat pajak, kalau hiburan malam kan pemerintah ada pendapatan,” beber warganet.

Isi Lengkap Surat Edaran

Berikut merupakan 16 poin dalam surat edaran Wali Kota Makassar seputar perpanjangan PPKM:

  1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademisi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).
  2. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan 25 persen Work From Office (WFO) dengan pelaksanaan protokol kesehatan ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian dan saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
  3. Pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi komunikasi dan teknologi informasi, perbankan, pasar modal, hotel, dan objek vital nasional lainnya bisa beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan prokes secara lebih ketat.
  4. Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik berada pada lokasi tersendiri maupun pusat perbelanjaan/mal:
  5. Makan/minum di tempat sebesar 25 persen dari kapasitas
  6. Jam operasional dibatasi sampai pukul 17.00 WITA
  7. Untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai pukul 20.00 WITA
  8. Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam
  9. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perbelanjaan:
  10. pembatasan jam operasional sampai pukul 17.00 WITA
  11. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  12. Pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  13. Pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah di masjid, musala, gereja, pura dan vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.
  14. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman, tempat wisata atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar.
  15. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu hingga dengan wilayah tersebut dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar.
  16. Pelaksanaan kegiatan usaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, kelab malam, diskotek, live musik, pijat refleksi dan semacamnya termasuk sarana penunjang tempat hiburan di hotel diizinkan sampai pukul 17.00 WITA dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  17. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.
  18. Penggunaan transportasi umum dan kendaraan rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan prokes secara lebih ketat yang pengaturannya diatur oleh Pemkot Makassar.
  19. Para camat dan lurah selaku ketua satgas di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi dengan Master Covid-19 kecamatan agar mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan memperketat prokes serta melakukan pemetaan terhadap titik potensi keramaian di wilayah masing-masing.
  20. Satgas Covid-19 melaksanakan pemantauan terhadap penerapan disiplin penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  21. Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  22. Surat edaran ini mulai berlaku pada 6 sampai 20 Juli 2021.

D For GAEKON