Tak Setuju Ibu Kota Negara Dipindah, Din Syamsuddin: Itu Bentuk Tirani Kekuasaan Harus Ditolak

0

Tak Setuju Ibu Kota Negara Dipindah, Din Syamsuddin: Itu Bentuk Tirani Kekuasaan Harus DitolakGaekon.com – Mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan MUI, Din Syamsuddin berencana menggugat Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah disahkan oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melansir dari CNN, Din menolak keras soal rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan IKN pada masa pandemi tak tepat.

“Segera kita gugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi,” kata Din.

Pemindahan Ibu Kota Berpotensi Merusak Lingkungan

Din menilai pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan berpotensi merusak lingkungan hidup. Tak hanya itu, Ibu Kota baru juga potensial menguntungkan segelintir oligarki.

“Maka pemindahan Ibu Kota Negara adalah bentuk tirani kekuasaan harus ditolak,” kata Din.

Selain itu, Din mengatakan bahwa tak ada urgensinya memindahkan ibu kota negara ketika pemerintah masih memiliki utang luar negeri yang tinggi. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia yaitu US$416,4 miliar pada akhir November 2021.

“Tidak ada urgensi sama sekali apalagi pemerintah memiliki utang tinggi, adalah keputusan/kebijakan yang tidak bijak,” kata Din.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi tidak setuju dengan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Dia juga mengajak warga DKI Jakarta untuk ramai-ramai menolak UU IKN dan dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya mendorong untuk melakukan (tindakan) sesuai prosedur hukum. Atau masyarakat DKI secara umum menyuarakan lebih besar lagi penolakannya. Tentu saja secara konstitusional, bermartabat, beradab, sehingga itu menjadi gagasan yang bisa disaksikan siapa saja, kan negara ini bukan milik penguasa,” katanya.

Usai DPR mengesahkan RUU tentang IKN menjadi UU beberapa hari lalu, peralihan menuju Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara rencananya akan dimulai tahun ini.

Megaproyek Ibu Kota Negara Baru disebut membutuhkan anggaran sebesar Rpp466 triliun hingga Rp486 triliun.

D For GAEKON