Iuran BPJS Naik Lagi, KPCDI Kembali Gugat Presiden Jokowi Ke MA

0

Gaekon.com – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali menggugat Presiden Joko Widodo ke MA. Gugatan itu dilayangkan merespon Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS.

Gugatan itu adalah kali kedua yang dilakukan KPCDI. Sebelumnya pada 2019 KPCDI pernah menggugat kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Gugatan itu bahkan terkabul pada tahun 2020 dan membuat tarif BPJS kembali ke semula.

“Setelah kami melakukan kontemplasi untuk menemukan pencerahan bagi kepentingan KPCDI pada khususnya dan Rakyat Indonesia pada umumnya, akhirnya kami harus kembali mendaftarkan hak uji materiil Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan ke MA, Jakpus pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020,” ucap kuasa hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa Rabu 20 Mei 2020.

KPCDI menilai langkah Jokowi yang kembali menaikkan itu tak punya empati ke rakyat. Terutama bagi masyarakat lini bawah yang ekonominya terdampak kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.

Tidak hanya itu, kenaikan juga tak sesuai UU SJSN dan UU BPJS. “Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengangguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan,” kata Rusdianto.

Rusdianto menegaskan agar pemerintah fokus pada putusan MA 2019. MA menyebut, apa defisit yang terjadi di BPJS adalah akibat mismanajemen.

“Perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola manajemen,” kata Rusdianto.

Presiden Jokowi menaikkan tarif kepesertaan BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu diteken Jokowi pada 5 Mei lalu.

Rencananya, tarif kepesertaan mandiri kelas III akan naik dari Rp25.500 per peserta per bulan menjadi Rp35 ribu per peserta per bulan atau 37,25 persen pada 2021 dan seterusnya.

Lalu, tarif mandiri kelas II akan naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per peserta per bulan dan Mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta per bulan mulai Juli 2020.

K For GAEKON