Jatah 1,5 Bulan Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021 Terlalu Mepet

0

Jatah 1,5 Bulan Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021 Terlalu MepetGaekon.com – Pembelajaran tatap muka diijinkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Kegiatan itu mulai berlaku di semua zona mulai Januari 2021. Jatah waktu 1,5 bulan persiapan dianggap terlalu mepet dan terburu-buru.

Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono menyadari waktu yang diberikan cukup singkat.

“Tentu memang waktunya pendek, cuma punya satu setengah bulan. Baik sekolah dan dinas harus laksanakan ini dengan detail,” katanya, Selasa (24/11).

Untuk melakukan pembelajaran tatap muka, sekolah dan kampus harus memenuhi enam daftar periksa yang ditentukan Kemendikbud. Daftar periksa itu meliputi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas pelayanan kesehatan, dan kesiapan menerapkan wajib memakai masker.

Sekolah juga harus memiliki alat pengukur suhu, mendapat persetujuan komite sekolah, serta melakukan pemetaan keadaan dan kondisi warga sekolahnya.

Termasuk bagi guru dan siswa yang memiliki penyakit komorbid, tidak punya akses transportasi yang aman, atau punya riwayat perjalanan yang berisiko.

Daftar tersebut harus diisi oleh semua sekolah melalui Data Pokok Pendidikan Kemendikbud. Tujuannya agar pemerintah mengetahui kesiapan di lapangan.

Namun Agus mengatakan sejak kebijakan pembukaan sekolah diizinkan di zona hijau dan oranye, baru 42 persen satuan pendidikan yang mengisi daftar periksa tersebut.

“Makanya saya minta bupati, wali kota, gubernur, memastikan kepala daerah di pemerintahan masing-masing mendorong sekolah yang belum isi checklist ini,” ujarnya.

Agus sendiri memahami ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah mengizinkan pembukaan sekolah dan kampus. Ia mengatakan memang tak ada kebijakan yang mampu memuaskan semua orang.

Namun pihaknya yakin satuan pendidikan dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan baik. Menurutnya masyarakat sudah terbiasa dengan penerapan protokol kesehatan selama hampir setahun.

“Bagaimana kalau ada case? Perlu saya beri gambaran. Kita punya lembaga pendidikan lain, pesantren. Banyak pesantren memilih tidak menutup. Saya khawatir juga [awalnya], tapi ternyata bisa berjalan,” ceritanya.

“Kalau ada case ditangani, anak dicek, diperiksa, diisolasi. Pesantren yang intensif saja bisa menangani ini. Harusnya sekolah juga bisa belajar,” lanjut Agus.

Dinas pendidikan di sejumlah daerah mulai membahas pembukaan sekolah tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana bakal mengizinkan pembukaan sekolah di wilayahnya pada Januari 2021.

Namun pembelajaran tatap muka hanya diizinkan untuk sekolah yang sudah memenuhi persyaratan dan bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Kami akan memutuskan bahwa Januari ini dibuka bagi sekolah yang memang sudah siap,” katanya.

Wacana pembukaan sekolah sendiri disambut baik oleh siswa. Abyan Haidar, siswa kelas XII SMA Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dia mengatakan belajar secara daring lebih banyak tekanan karena jumlah tugas yang menumpuk.

Kekhawatiran akan pandemi tidak menghalangi keinginannya untuk segera bertemu guru dan teman di kelas. Asalkan protokol kesehatan bisa diterapkan dengan ketat, ia tak khawatir.

“Kalau ketakutan kena Covid ya ada. Tapi ya, mau gimana lagi. Kalau daring capek juga sih. Udah stres di rumah aja,” ungkapnya.

Selain sekolah, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia juga mulai bersiap untuk melakukan kuliah tatap muka. Rencananya, mahasiswa tingkat awal akan diprioritaskan masuk perkuliahan.

Kemungkinan perkuliahan tatap muka ini membuat Ditan (18), mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya mengaku bimbang. Ia baru memasuki semester 1 perkuliahan dan belum pernah menginjakkan kaki di kampusnya. Saat ini ia berdomisili di Jakarta.

Mahasiswa jurusan Teknik Sistem Perkapalan itu ingin cepat-cepat kuliah tatap muka. Selama belajar daring, ia bercerita kerap gagal paham dengan materi yang diajarkan dosen.

Namun dengan kondisi wabah yang belum juga melandai, Ditan menyadari jika perkuliahan dibuka, akan ada banyak aturan untuk menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya ini tidak akan efektif.

“Kalau ke sana masih dengan protokol yang ketat, aku lebih baik tunggu dulu. Dari pada protokol kesehatan justru ganggu kegiatan kuliah ku. Aku pengen lebih bebas, daripada pindah ke Surabaya tapi enggak bisa ngapa-ngapain,” akunya.

Selama sebulan lebih melakukan perkuliahan daring, ia pun mengaku masih bisa mengikuti jalannya perkuliahan. Ia mengaku tak ada kendala berat yang dirasakan selama belajar dilakukan jarak jauh.

Namun untuk sebagian siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet dan fasilitas yang memadai, pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak semulus pengalaman Ditan.

Ini pun jadi salah satu alasan Nadiem membuka kembali kegiatan belajar tatap muka. Karena menurutnya PJJ memiliki banyak kendala yang bisa berdampak besar pada pendidikan jika tidak diatasi.

Cara mantan bos Go-jek tersebut menanganinya adalah dengan menyerahkan kewenangan pembukaan sekolah kepada pemerintah daerah. Ketua Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai ini wujud penyerahan terhadap PJJ yang sarat kendala.

“Kemendikbud gagal mengelola itu semua, kemudian menyerah. Menyerah dengan menyerahkan ke proses tatap muka. Lalu menyerahkan ke Pemda. Itu lagi-lagi menyerah. Angkat tangan, mengibarkan bendera putih,” ujarnya.

Ramli menilai Kemendikbud gagal menyerap aspirasi guru selama PJJ. Ia berulang kali mengatakan guru butuh waktu untuk mempersiapkan pembelajaran di tengah pandemi, maka tahun ajaran 2020/2021 harus ditunda hingga Januari 2021.

Ia berharap waktu tersebut bisa digunakan untuk memetakan strategi pembelajaran, mulai dari cara mengajar jarak jauh, penggunaan teknologi, sampai standar pemberian tugas. Namun, sambungnya, ini tak pernah dilakukan Kemendikbud.

Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan mayoritas sekolah belum menerapkan protokol kesehatan yang ketat jika kegiatan belajar dilakukan tatap muka tahun depan.

“Dari pengawasan persiapan bukan sekolah yang ditemukan KPAI sejak 15 Juni sampai 19 November 2020, secara umum, dari 48 sekolah yang didatangi, sebagian besar belum siap,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti.

Dalam menyiapkan infrastruktur jelang pembelajaran tatap muka, Retno menilai beban tidak bisa hanya dipikul pemerintah daerah. Pemerintah pusat, menurutnya, juga harus turut membantu.

K For GAEKON