
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mengecam pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Koalisi Sipil menyampaikan, pelantikan ini membenarkan apa yang sejak awal mereka khawatirkan dari UU Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA).
“Undang-undang ini disusun tergesa-gesa. Undang-undang ini juga menyerahkan cek kosong kepada Presiden untuk menunjuk pimpinan BRAN, dan pada saat yang sama memperluas pemidanaan,” tulis Koalisi Sipil dalam siaran pers, dikutip dari Kompas, Senin (5/10/26).
“Gabungan keduanya membuka jalan bagi aparat keamanan untuk memimpin agenda agraria dan menjadikan UU PRA alat represif terhadap petani, masyarakat adat, dan warga kecil yang mempertahankan tanahnya,” sambungnya.
Koalisi Sipil pun mempertanyakan naskah UU PRA mana yang sebenarnya telah disahkan, dan apakah UU tersebut sudah diundangkan dan diberi nomor.
Sebab hingga hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum membuka naskah resmi UU PRA kepada publik.
“Satu-satunya rujukan yang beredar adalah draf tertanggal 19 September 2026. Publik tidak dapat memastikan apakah naskah yang diundangkan sama dengan naskah yang disetujui dalam rapat paripurna,” jelas Koalisi Sipil.
Koalisi Sipil berpandangan, ketertutupan ini membuat UU PRA semakin gelap dan melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Koalisi Sipil mempertanyakan dasar hukum pembentukan BRAN.
Pasalnya, Pasal 14 draf UU PRA berisi menyerahkan pengaturan pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi BRAN kepada Peraturan Presiden.
Sementara, sampai pelantikan Dedi Prasetyo dilakukan, Perpres tersebut belum pernah dipublikasikan.
“Seseorang dilantik memimpin lembaga yang tugas, wewenang, dan susunan organisasinya belum dapat diperiksa publik. Situasi ini menunjukkan pelantikan didahulukan sebelum kelembagaannya punya dasar yang jelas,” keluh mereka.
Koalisi Sipil mengatakan, penempatan perwira tinggi Polri sebagai Kepala BRAN menimbulkan kekhawatiran serius bahwa reforma agraria akan dijalankan dengan pendekatan keamanan dan operasi penertiban terhadap tanah rakyat. Mereka pun menyoroti rekam jejak Dedi Prasetyo dalam konflik agraria yang patut dipersoalkan.
Koalisi Sipil mengingatkan, kriminalisasi adalah salah satu persoalan utama dalam konflik agraria dan perampasan ruang hidup. Sepanjang tahun 2025, LBH-YLBHI menangani 94 kasus konflik agraria.
Dari kasus-kasus itu, terlihat pola yang berulang dari tahun ke tahun, yaitu kekerasan, penyiksaan, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian.
Temuan ini sejalan dengan catatan Komisi Nasional HAM yang menerima sedikitnya 160 pengaduan terkait tindakan kepolisian dalam penanganan konflik agraria selama 4 tahun terakhir.
Risiko ini makin besar karena Pasal 58 ayat (1) draf UU PRA mengancam pidana penjara lima tahun bagi setiap orang yang menghalangi penyelenggaraan reforma agraria, di samping sejumlah ketentuan pidana lain.
“Kepala BRAN dari kepolisian yang dibekali instrumen pemidanaan seluas itu berpotensi memperluas eskalasi konflik agraria,” tegas Koalisi Sipil.
Lebih jauh, Koalisi Sipil menyebut pelantikan ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.
Dalam putusan tersebut, MK menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian.
Akibatnya, anggota Polri aktif yang akan menduduki jabatan di luar kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
“Jika Dedi Prasetyo dilantik dengan status anggota Polri aktif, Presiden telah mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” tukas Koalisi Sipil.
Dengan demikian, Koalisi Sipil melihat jabatan publik yang menentukan nasib jutaan petani dan masyarakat adat diisi sepenuhnya berdasarkan diskresi Presiden.
Padahal, kata mereka, reforma agraria membutuhkan pemimpin yang memahami ketimpangan penguasaan tanah dan berpihak kepada korban konflik agraria.
KA For GAEKON