JPU Sebut Gubernur Banten Dalam Sidang Korupsi Hibah Ponpes Rp 70 M

0

JPU Sebut Gubernur Banten Dalam Sidang Korupsi Hibah Ponpes Rp 70 MGaekon.com – Korupsi hibah pondok pesantren oleh Pemprov Banten tahun 2018 dan 2020 merugikan keuangan negara Rp 70 miliar.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Detik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut-nyebut peran Gubernur Banten Wahidin Halim dalam proses pencairan dana hibah yang disalurkan lewat Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP).

Dalam sidang kasus korupsi tersebut, JPU M Yusuf Putra di Pengadilan Tipikor Serang membacakan dakwaan kerugian negara untuk hibah di tahun 2018 adalah Rp 65 miliar. Sedangkan untuk tahun 2020 adalah Rp 5 miliar.

JPU mengatakan, anggaran hibah di tahun 2018 bermula dari proposal yang diajukan oleh FSPP untuk 3.264 pesantren ke gubernur Banten melalui Kepala Biro Kesra sebesar Rp 27 miliar.

Proposal ini ditandatangani oleh KH Anang Azhari selaku Presidium FSPP dan Ali Mustofa selaku Sekjen FSPP. Proposal tersebut kemudian disetujui oleh terdakwa Irvan untuk direkomendasikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD senilai Rp 6,6 miliar.

Karena hibah yang direkomendasikan terdakwa dinilai kecil, FSPP Banten lanjut JPU, melakukan audiensi dengan gubernur Banten.

“Terdakwa Irvan mengetahui adanya audiensi FSPP dan gubernur Banten dan menerima arahan untuk memenuhi permohonan FSPP dalam menyalurkan bantuan hibah kepada pondok pesantren tahun 2018,” kata JPU M Yusuf di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (8/9).

FSPP kemudian mengajukan kembali proposal bantuan hibah ke gubernur Banten melalui Biro Kesra. Proposal itu nilainya RP 71,7 miliar untuk program pemberdayaan pondok pesantren dan operasional kegiatan FSPP tahun 2018.

“Untuk pelaksanaan penyaluran hibah, KH Matin Djawahir dan Ali Musthofa mengajukan proposal pencairan kepada gubernur Banten tanggal 29 Maret 2018 dengan uraian rincian untuk operasional rutin sekretariat FSPP banten Rp 3,8 miliar (dan) program pemberdayaan 3.122 ponpes dengan besaran masing-masing Rp 20 juta dengan total Rp 62 miliar,” ujar jaksa.

Untuk diketahui, ada lima terdakwa di perkara ini yaitu Irvan Santoso eks Kabiro Kesra Pemprov Banten, Toton Suriawinata Kabag Sosial dan Agama di Biro Kesra, Epieh Saepudin pimpinan pondok pesantren di Pandeglang, Tb Asep Subhi pimpinan Ponpes Darul Hikam Pandeglang, dan Agus Gunawan selaku honorer di Biro Kesra.

D For GAEKON