Jubir Presiden Jelaskan 3 Alasan Perubahan Draf Final UU Cipta Kerja

0

Jubir Presiden Jelaskan 3 Alasan Perubahan Draf Final UU Cipta KerjaGaekon.com – Terkait adanya 1 pasal yang dihapus dalam omnibus law atau UU Cipta Kerja dibenarkan oleh pemerintah. Penghapusan pasal 46 terkait kewenangan BPH Migas disebutnya sudah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) di DPR.

“Setneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR. Penghapusan Pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat Panja,” kata juru bicara Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono, Jumat (23/10/2020) dikutip dari Detik.com.

Keberadaan dari pasal tersebut diketahui setelah dilakukannya pengecekan dari pihak Setneg dengan pihak DPR. Namun, pada akhirnya disepakati nasib pasal tersebut dan dikembalikan ke keputusan Panja yang menyebutkan pasal itu tidak seharusnya ada dalam UU Cipta Kerja.

“Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat Panja Baleg DPR,” ujar Dini.

“Intinya, Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat Panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing,” jelas Dini.

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga dasar dilakukan perubahan terhadap draf UU Cipta Kerja. Ketiganya merupakan substansi yang sesuai dengan hasil rapat di DPR, dengan sepengetahuan DPR, dan diparaf oleh DPR.

“Yang jelas perubahan dilakukan. Pertama, agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja. Kedua, dengan sepengetahuan DPR. Dan ketiga, diparaf oleh DPR. Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting,” ujarnya.

Diketahui, naskah UU Cipta Kerja yang paling terbaru berjumlah 1.187 halaman, yang awalnya berjumlah sebanyak 812 halaman.

Sementara itu, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan perubahan jumlah halaman itu karena dilakukannya formatting dan pengecekan teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Proses tersebut, menurutnya, memang harus dilewati sebelum sebuah undang-undang disampaikan ke presiden dan diundangkan.

“Sebelum disampaikan kepada presiden, setiap naskah RUU dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan. Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf Ketua Baleg,” kata Pratikno kepada awak media, Kamis (22/10).

Z For GAEKON