Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Direktur KPK: Korupsi Covid-19 Ini Bisa Dituntut Hukuman Mati

0

Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara, Eks Direktur KPK: Korupsi Covid-19 Ini Bisa Dituntut Hukuman MatiGaekon.com – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Eks Menteri Sosial, Juliari Batubara 11 tahun penjara dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19.

Seperti yang dilansir GAEKON dari Tempo, selain tuntutan bui, Juliari Batubara juga diwajibkan membayar dendar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” kata jaksa KPK, Ihsan Fernandi membacakan berkas tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/7).

Hak Politik Juliari Dicabut 4 Tahun

Selain pidana pokok, Juliari juga dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp 14,5 miliar dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara.

Tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa itu bertolak belakang dengan pendapat Eks Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi, Soedjanarko.

Menurut Soedjanarko besarnya tuntutan tak sesuai dengan klaim yang pernah disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya.

“Dasar besarnya tuntutan ini tidak sesuai dengan yang disampaikan Firli bahwa korupsi Covid-19 ini bisa dituntut hukuman mati,” kata Soedjanarko.

Sebelumnya, Firli memang pernah mengancam akan menindak tegas pelaku korupsi anggaran penanganan bencana Covid-19 dengan tuntutan hukuman mati. Firli mengatakan bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi.

“Maka yang korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan dalam menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” ujar Firli saat rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 29 April 2020.

Soedjanarko mengatakan KPK pada periode lalu pun pernah menuntut 20 tahun penjara dan seumur hidup terhadap terdakwa korupsi.

Mereka adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar pada 2012. Sedangkan yang dituntut seumur hidup yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2014.

Soedjanarko mengaku khawatir vonis terhadap Juliari Batubara tak sebanding dengan tingkat kejahatannya. Soedjanarko mengatakan komisi antirasuah mesti segera menetapkan pihak-pihak terkait itu sebagai tersangka.

“KPK tak boleh ragu-ragu terkait penanganan kasus bansos ini karena telah banyak menyusahkan masyarakat,” kata dia.

D For GAEKON