Kapan NIK Jadi NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Mulai Diberlakukan?

0

Kapan NIK Jadi NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Mulai Diberlakukan?Gaekon.com – Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP akan digabungkan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lalu, kapan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi mulai diberlakukan?

Melansir dari Kumparan, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, NIK menjadi NPWP akan berlaku mulai 2023.

Menurut Suryo, untuk saat ini dan tahun depan pemerintah akan fokus mempersiapkan sistem informasi dan teknologi penunjang integrasi data NIK dan NPWP.

Suryo menyampaikan, integrasi data NIK dan NPWP sejalan dengan program Satu Data Indonesia (SID) yang bertujuan untuk memudahkan administrasi seluruh masyarakat.

“NIK diaktivasi sebagai wajib pajak, kami sedang membangun sistem informasinya. Insyaallah pada 2023 kita akan gunakan sepenuhnya,” kata Suryo.

Suryo menjelaskan, saat NIK menjadi NPWP, otoritas pajak dapat menemukan dan memvalidasi data serta informasi wajib pajak orang pribadi yang memang mendapatkan penghasilan dari pihak lain atau dia berusaha sendiri.

Mekanisme NIK Jadi NPWP Masih Digodok

Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, mekanisme NIK menjadi NPWP masih terus digodok.

Menurutnya, ada dua kemungkinan skema yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, masyarakat mendaftarkan sendiri di Kantor Perwakilan Pajak (KPP) terdekat untuk diaktifkan NIK-nya menjadi NPWP.

Kedua, akan diaktifkan secara otomatis oleh Ditjen Pajak dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan.

Penggabungan NIK KTP dengan NPWP ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP yang telah resmi ditandatangani Presiden Jokowi.

Nantinya, NIK yang menjadi NPWP itu hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Sementara wajib pajak badan masih menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penggunaan NIK sebagai identitas wajib pajak orang pribadi memerlukan pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan, yang digunakan sebagai pembentuk profil wajib pajak, serta dapat digunakan oleh wajib pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya.

D For GAEKON